Pasific Pos.com
Sosial & Politik

KPU Papua Harus Benahi DPT dan Sistem Noken

 

Jayapura : Komnas HAM perwakilan Papua menyebut, saat ini ada dua tantangan terbesar komisioner KPU Papua yang harus diselesaikan. Yakni menyelesaikan masalah DPT dan sistem noken yang dianggap masih amburadul, terutama di wilayah pegunungan Papua.

Kepala kantor Komnas HAM perwakilan Papua, Frits Ramandey ketika dihubungi lewat via telepon mengatakan, DPT harus segera diperbaharui untuk pelaksanaan pileg dan pilpres 2019 mendatang.

Sementara untuk sistem noken lanjut Frits, terutama di wilayah pegunungan, itu harus dibenahi dulu karena sistem itu lebih memasung hak politik dan cenderung diskriminasi.

“Seperti di wilayah gunung, cenderung tak ada sisa surat suara. Ini kan aneh. Jadi ini dua tantangan untuk KPU ke depan yang harus segera diselesaikan,” tandas Frits Ramandey lewat teleponnya, akhir pekan kemarin.

Apalagi menurut Frits, dari komposisi anggota KPU Papua kini, hanya satu dari tujuh orang yang dianggap memiliki unsur kesinambungan dalam lembaga, karena itu merupakan komisioner lama, meski beberapa lainnya memiliki pengalaman di kabupaten maupun di kota.

“Untuk itu tujuh komisoner KPU yang baru, harus bisa bekerja secara tim. Serta berpedoman pada undang-undang dan keputusan KPU,” tekannya.

Bahkan kata Frits, anggota KPU Papua harus berintegritas, bebas kepentingan dari kelompok, partai politik, suku dan lainnya, supaya tak menimbulkan konflik di masyarakat.

Frits Ramandey menambahkan, kepentingan komisoner KPU hanya satu, yaitu bagaimana melaksanakan tugas-tugas KPU berdasarkan fungsi dan tugasnya.

“Apalagi proses penyaluran hak suara setiap orang itu kan adalah HAM yang hakiki, dan KPU bertugas menfasilitasi terpenuhinya hak politik setiap warga negara,” imbuhnya. ( TIARA)