Pasific Pos.com
Papua Barat

KPU Papua Barat Pastikan Proses Pendaftaran Caleg Berjalan Ketat

Manokwari, TP – KPU Propinsi siap menyeleksi dan memverifikasi para bakal calon legislatif dan calong anggota DPD RI dengan ketat sesuai ketentuan undang-undang dan peraturan KPU.

Demikian diungkapkan Paskalis Simunya selaku anggota KPU Propinsi Papua Barat, Jumad (06/07) siang.

Berdasarkan ketentuan UU pasal 258, mengenai dedikasi layanan terhadap calon anggota DPD RI dan keputusan KPU RI sepenuhnya dikembalikan kepada KPU Propinsi masing-masing. Oleh karena itu, sejak tanggal 26 April sampai dengan tanggal 29 Juni kemarin yang ditutup dengan rangkaian kegiatan verifikasi faktual,  ada 11 bakal calon DPD RI.

Namun setelah dilakukan penelitian verifikasi ternyata 9 dari 11 bakal calon tersebut sudah memenuhi syarat, sementara 2 lainnya masih terkendala sesuai yang ditentukan. Kendati kedua bakal calon tersebut belum memenuhi syarat yang ditentukan namun masih memiliki hak untuk mendaftar ke KPU pada tangga 9-11 Juli sembari kedua lainya melengkapi syarat yang belum terpenuhi yang kemudian diverifikasi ulang dan nantinya kita serahkan ke KPU RI, ungkap Paskalis Simunya.

Mengingat bakal calon DPD RI melelui jalur perseorangan, maka yang dibutuhkan adalah dokumen dukungan dari masyarakat yang diterima oleh KPU.

Sehubungan dengan persiapan pendaftaran bakal calon legislatif periode 2019 – 2024 ditingkat Propinsi maupun tingkat Kabupaten di Propinsi Papua Barat.

“kita sudah melakukan dua kali sosialisasi dan memperkenalkan UU dan Peraturan KPU berkaitan dengan pencalonan anggota DPR Propinsi maupun  Kabupaten. Kami lebih merujuk kepada hal-hal teknis terkait persiapan  pengajuan nantinya terutama terkait syarat pendaftaran para calon. Ada beberapa dokumen yang harus dipenuhi, misalnya dokumen pencalonan harus ditandatangan dan di antar oleh pimpinan partai dan sah serta pencalonan memperhatikan 30% keterwakilan perempuan. Tetapi jika persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka dokumen-dokumen pencalonan kita kembalikan. Ungka Paskalis.

Persyaratan lain berkaitan dengan hasil pengesahan yang dilakukan  oleh Kementrian Hukum dan HAM, terdapat satu dokumen yang menjelaskan mengenai integritas partai.

“Partai harus menyatakan  bahwa caleg yang didaftarkan bukan dalam nara pidana, mantan nara pidana, narkotika, terlibat kasus seksualitas dan kekerasan terhadap anak. Hal inilah yang menjadi polemik dalam masa-masa persiapan ini yang nantinya menjadi tugas kami untuk memverifikasi dengan  ketat dokumen para calon”, beber Paskalis.

Disinggung mengenai kendala yang dialami oleh bakal calon dalam memenuhi syarat pencalonan  adalah sarana untuk mengetes kesehatan.

“analisa potensi yang menjadi kendala bagi para bakal calon adalah soal estimasi pendaftaran. dari sisi keabsahan, kami berharap kepengurusan yang mendaftar itu harus sesuai estimasi yang dikeluarkan karena mereka  didaftarkan oleh pimpinan yang sah,” kata Paskalis.

Dengan telah dibukanya jadwal pendaftaran bakal calon yang dibuka sejak tanggal 04 Juli hingga 17 Juni nanti, sejauh ini belum ada bakal calon yang telah terdaftar, tetapi mereka hanya datang untuk berkonsultasi berkaitan dengan folmulir pendaftaran yang harus dipenuhi”, tandas Paskalis. (CR – 52)