Pasific Pos.com
Headline

KPU Gunakan PPD Dikti Untuk Pengecekan Keabsahan Ijazah

 

Jayapura, – Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggunakan sistem yang dinamakan PPD Dikti.

“Kita akan melakukan pengecekan secara detail nama-nama yang ada di perguruan tinggi itu, apakah yang bersangkutan itu tamat dari perguruan tinggi tersebut, dari jurusan mana, tahun berapa, intinya kita melihat data basenya,” ujar ketua KPU Papua, Adam Arisoy dihadapan massa pendemo.

Massa pendemo mendatangi KPU menuntut agar salah satu bakal paslon gubernur digugurkan karena diduga menggunakan ijazah palsu.

Adam Arisoy juga memberikan bahwa Jika ditemukan indikasi penggunaan ijazah palsu maka akan masuk ke ranah hukum dan menjadi tanggung jawab dari Kepolisian.

Dihadapan massa, Adam Arisoy mengatakan bahwa kelengkapan administrasi persyaratan ada 19 item. “Untuk pasangan calon sudah ada semua, tinggal perpanjangan, dan semua pasangan calon sudah lengkap tinggal Lukmen saja yang belum,” ujarnya.

KPU sedang melakukan verifikasi faktual terkait ijazah, ada tim yang ke Manado, Jakarta, dan Makassar serta Kami sudah memasukkan surat ke Universitas Cenderawasih.

“nah kalau rakyat merasa KPU tidak melakukan tugasnya yah silahkan, intinya semua ada mekanismenya, kalau dibilang palsu ya jangan demo KPU, demolah kepada perguruan tinggi yang ijazahnya dipalsukan, toh di situ ada tandatangan rektornya, dekannya, nomor seri ijazah, dengan mekanisme perkuliahan. Jangan KPU donk,” ujar Adam Arisoy.

Namun KPU tetap terbuka dan menerima semua aspirasi yang masuk, KPU juga punya pasal untuk melakukan verifikasi faktual.

“Artinya ada aspirasi yang masuk nyatakan ijazah tidak jelas, tentu akan dilakukan vaktualnya, door to door dari sekolah ke sekolah, perguruan tinggi ke perguruan tinggi. dan kalau hasilnya yang bersangkutan dinyatakan sebagai mahasiswanya, terus KPU mau bilang apa? kecuali dari perguruan tinggi nyatakan itu bukan mahasiswa dan itu bukan seri, tentu KPU akan terbuka untuk publik, karna kita ini bicara aturan,” ujar Adam Arisoy.

Pada kesempatan ini ketua KPU menjelaskan bahwa proses ini dibagi dua tahap, syarat pencalonan dan syarat calon.

“Nah syarat calon itulah yang hari ini bapak-bapak semua merasa prihatin di tanah Papua, tapi kita jangan bicara ini dulu, apakah kita semua ingin ciptakan pilkada damai di Papua. Aspirasi ini adalah bagian yang akan dilanjutkan sebagaimana UU 14 tahun 2008, jika ada masyarakat yang merasa keberatan dengan proses pencalonan silahkan melaporkan kepada KPU, dan KPU akan evaluasi serta vaktualisasi terhadap apa yang disampaikan,” ujar Adam Arisoy.

Adam Arisoy seharusnya berangkat keluar kota. Namun karena massa pendemo mendatangi KPU dan dirasakan perlu untuk mendengarkan aspirasi maka keberangkatan dibatalkan.