Pasific Pos.com
Papua Barat

KPID Papua Barat Serahkan IPP kepada MNC Group

Manokwari, TP – Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID) Provinsi Papua Barat menyerahkan Izin Penyelenggara Penyiaran (IPP) kepada MNC Group, PT. RCTV Enam Belas (RCTV Network), PT. TPI Lintas Jember (MNCTV Papua Barat), PT. Semesta Nusa Televisi (INEW Manokwari), dan PT. GTV Sembilan (Global TV), di ruang rapat, KPID Papua Barat, Rabu (4/7).

Corporate Secretary, PT. RCTI Enam Belas, Danang H. Pramudityo mengatakan, pihaknya telah berkomitmen melakukan penyiaran di Manokwari-Papua Barat. Dimana, lanjut dia, pihaknya telah menyelenggarakan penyiaran sejak 2015 sampai sekarang.

Dikatakan Pramudityo, penyiaran yang dilakukan selama 2,5 jam dengan penggabungan fariasi berita dari lokal Manokwari-Papua Barat dan juga berita nasional. Sembari, berharap, kedepan pihaknya akan merupakan mengangkat potesi-potensi yang ada di Manokwari-Papua Barat fariasi berita lokal.

“Melalui proses yang panjang sempai kita dapat IPP ini, maka kedepan kita akan tetap komitemen memberikan penyiaran terkiat informasi yang baik untuk pembangunan di Papua Barat,” kata Pramudityo kepada Tabura Pos usia menerima IPP dari Komisioner KPID Papua Barat, kemarin.

Tentang catatan KPID Papua Barat, ia mengaku, ada banyak catatan yang diberikan KPID Papua Barat kepada pihaknya, namun khusus untuk konten lokal memang saat ini lagi mengupaya konten lokal khususnya di Manokwari mengejar full tayang.

“Konten lokal cukup banyak di Manokwari, tapi kami belum maksimal untuk menjangkau setiap sudut-sudut Manokwari dengan mengangkat potensi lebih, baik sumberdaya alam, wisata, ataupun tradisi sekaligus kearifan lokal yang ada di Manokwari. Semua ini, akan diangkat dalam berbagai program liputan baik, feature ataupun program lainnya,” tandas Pramudityo.

Sementara, Wakil Ketua KPID Provinsi Papua Barat, Christian  H. Sianipar, S. Sos mengatakan, MNC Group merupakan lembaga berjaringan nasional, namun di wajibkan lembaga penyiaran mengalokasikan 10 persen dari jam tayang untuk mengangkat konten lokal.

“Ya, memang perspektif kami berbeda-beda, tetapi kami berharap konten lokal yang diangkat dalam penyiaran berkaitan dengan potensi-potensi yang ada di Manokwari-Papua Barat dengan program pemberitaan yang beragam,” kata Sianipar kepada Tabura Pos di ruang kerjanya usai penyerahan IPP, kemarin.

Sehingga, lanjut dia, masyarakat di Manokwari-Papua Barat bisa mendapatkan informasi yang bersifat mendidikan.

Kemudian, dalam rangka pengontrolan penyelenggara pemerintah, pelayanan publik, dan pembangunan sejahtera, maka pihaknya tidak melarang.

Sebab, lanjut dia, pers merupakan pilahr keempat untujk membangun demokrasi di negara ini, asalnya setiap informasi yang dikeluarkan lembaga penyiaran tidak bertentangan dan sesuai kaida-kaida jurnalistik, Undang-undang pers, Undang-undang Penyiaran.

“Kami harap mereka paham terkait standar program siaran dan pedoman penyiaran yang sudah ada. ini merupakan panduaan mereka, agar konten siaran yang akan mereka siarkan bisa bermanfaat,” terangnya.

Disamping itu, kata dia, kehadiran lembaga penyiaran di Manokwari-Papua Barat tidaknya pada konten profet, tetapi kehadiran mereka disini dapat memberikan informasi yang dinilai penting dan dapat bersentuhan langsung kepada maysarakat dapat berkontribusi.

Terkait proses pendapatakan IPP dari lembaga penyiaran, ia menerangkan, proses penyerahan IPP merupakan tahapan terakhir dari sejumlah mekanisme yang dilakukan.

Dimana, jelas dia, tahapan perizinan dimulai dari pemohon berikan permohonan sesuai peraturan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor 18 tahun 2018 tentang Tata Cara dan Pesyaratan Penyelenggara Penyiaran.

“Pemohon ajukan permohonan dan KPID lakukan verifikasi diteruskan ke KPID Pusat dan Komitemen, jika pusat sudah dipastikan secara administrasi, maka dikembalikan kepada kami untuk mengejek kembali aspek penyiarannya dan kalau sudah lengkap, lalu maju pada tahapan dengar pendapat.

Disinilah kami mengundang stakeholder yang berkaitan dengan penyiaran ini untuk berikan masukan. Jadi, teman-teman pemohon seperti disidangkan dengan mempresentasikan permohonan meraka meliputi, izin, studi kelayakan, aspek finansial dan lainnya dan didalami program siarannya,” bebera Sianipar.

Sianipar menambahkan, jika sudah dinilai layak, maka komisioner KPID melakukan pleno untuk disetujui diberikan rekomendasi kelayakan. Dengan rekomendasi kelayakan dari KPID barulah lembaga penyiaran bisa lanjut ke tahapan forum rapat bersama yang terdiri dari KPID Papua Barat, KPI Pusat dan Kominfo.

Forum rapat bersama ini, kata dia, untuk memastikan untuk memberikan atau tidak memberikan izin prinsip yang bersifat sementara. “Untuk lembaga penyiaran Radio selama 6 bulan dan lembaga penyiaran TV 1 tahun dan hanya diperpanjang 1 kali ditahun berikutnya.

Kalau lembaga penyiaran sudah dapat izin prinsip, maka lembaga tersebut wajib melakukan uji coba penyiaran. Kemudian, setelah melewati tahapan uji coba penyiaran barulah mengajukan permohonan dan disinilah tahap evaluasi uji coba uji penyiaran itu yang tentukan lembaga itu layak mendapatkan izin tetap atau tidak dimana Radia 5 tahun dan TV 10 tahun.

“Untuk IPP yang kemarin kami serahkan itulah yang berlaku selama 10 tahun. sebelum izin berakhir, maka 1 tahun sebelumnya mereka mengajukan permohonan perpanjangan izin penyelenggara penyiaran lagi,” tandas Sianipar. [FSM]