Pasific Pos.com
Papua Barat

KPID Papua Barat Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat

Manokwari, TP – Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID) Provinsi Papua Barat meski masih berkantor di daerah, kini menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Sekretaris Daerah (sekda) Papua Barat, Nataniel D. Mandacan, mengatakan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang baru yang terkait pembuatan ulang organisasi, KPID tidak lagi menjadi tanggungjawab pemerintah daerah.

“Artinya, urusan sekretariat dari KPID bukan menjadi tanggungjawab Pemda. Tetapi KPID status kelembagaannya sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sama seperti dengan lembaga KPU dan Bawaslu. Sehingga, jika mereka membutuhkan anggaran, akan membuat proposal untuk mendapatkan dana hibah dan mereka sudah lakukan tetapi bukan menjadi tanggungjawab penuh pemda lagi,” jelas Mandacan kepada wartawan di kompleks Arfai perkantoran, Jumat (19/7).

Sejak kelembagaannya menjadi kewenangan pemerintah pusat, Mandacan mengatakan pihaknya belum mengetahui hasil rekrutmen calon anggota KPID Papua Barat yang baru.

“Menurut saya urusan KPID sudah bukan menjadi urusan pemerintah daerah, maka pelaksanaan rekrutmen calon anggota KPID juga menjadi ranah dari lembaga di pusat,” kata Mandacan.

Wakil Ketua Badan Legislasi Nasional DPR-RI, H. Totok Daryanto mengakui, draft rancangan Undang-undang tentang penyiaran masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas), namun dirinya tidak mengetahui sudah sejauh mana.

“Memang revisi UU penyiaran masuk dalam prolegnas tetapi saya tidak tahu macetnya dimana. Sebab, tidak semua revisi UU dibahas di balegnas, kami hanya menetapkan balegnas tetapi teknisnya menyebar di setiap alat kelengkapan dewan. Tetapi ke depan tunggu saja revisi UU ini, kalau belum selesai, maka belum ada kesamaan persepsi antara pemerintah dan DPR-RI dan antara DPR sendiri dengan anggota fraksi,” jelas Daryanto kepada wartawan saat berkunjung ke Manokwari Papua Barat belum lama ini.

Disinggung apakah KPID akan tetap dibawah kewenangan daerah atau pusat, ia mengaku, pihaknya akan secepatnya menyelesaikan revisi UU tentang penyiaran. belum tuntasnya pembahasan revisi UU penyiaran.

“Karena kalau dokumen revisi UU ini dimassa kita tidak diselesaikan, maka menjadi dokumen resmi untuk dibahas anggota dewan diperiode berikutnya, kalau dulu memang tidak bisa tapi sekaran bisa ini secara hukum berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011,” tandasnya. [FSM-R3]