Menu

Line 1

Pemerintah Kota Jayapura Akan Mengaktifkan Kembali Panitia Ranham

  • Ditulis oleh Super User
Penilaian: Rating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star Blank / 0
TerburukTerbaik 
Panitia Ranham
Serretaris Daerah Kota Jayapura saat berbincang-bincang dengan Pejabat dari Kemenko Polhukam Indonesia di ruang rapat Wali Kota Jayapura.

 

JAYAPURA, - Dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) di Kota Jayapura, maka Pemerintah Daerah (Pemda) setempat sempat membuat panitia Rencana Aksi Perlindungan Hak Asasi Manusia (Ranham) pada 2011-2014, namun tidak terlaksana karena terkendala pada pengelolaan panitia.

"Gema getaran ranham ini belum terasa di Kota Jayapura, maka perlu adanya sosialisasi, perencanaan yang baik yang terkoneksi bajetnya, serta pengelolaan kepanitiaan yang memadai," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jayapura, R.D. Siahaya saat menerima kunjungan kerja Pejabat Kementerian Koordinator Menkopolhukam RI di Kantor Wali Kota Jayapura, Papua, Rabu (17/5).
Pada kesempatan ini, Siahaya menjelaskan, pengendalian kebijakan pemajuan dan perlindungan HAM sangat penting dilakukan sebagai penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM di Kota Jayapura.
"Jadi, pada prinsipnya 2011-2014 lalu, semua program pemerintahan Kota Jayapura sudah melaksanakan Ranham melalui desiminasi kepada masyarakat. Kerjasama dengan pihak kepolisian untuk melakukan pendampingan kepada pihak keluarga untuk mendapatkan perlindungan," kata Siahaya.
Staf Kemenko Polhukam RI, Rudi Syamsir mengatakan, pihaknya melakukan kunjungan kerja karena sudah mendapat perintah dari Menkopolhukam Indonesia.
"Pemantauan aksi HAM dan RKP 2017 terkait prioritas penghormatan perlindungan dan pemenuhan hak dan keadilan karena ada 7 provinsi masuk zona merah karena belum melaporkan Ranhamnya," kata Rudi.
"Kami meyakini, dalam pelaksanaanya sudah karena program dari Pemerintah Kota menujang terselenggraranya HAM. Kami juga ingin mengetahui RKP 2017, yang memang di situ ada priotras yang dioptrimal, optimaisasi bantuan masyaraat, dan perangkat HAM," kata Rudi menambahkan.
Selain itu, tujuan pihaknya mengunjungi kantor Wali Kota karena ingin secara langsung mendengarkan kendala dan masukan, serta rencana yang menjadi unggulan penagganan HAM di Kota Jayapura
"Membentuk sekretariat bersama agar tugas dapat dilaksankan dengan baik untuk menyusun program, pelaksanaan ranham dengan melibatkan juga TNI, Kanwilkunham, Dinas Sosial, Kesbangpollinmas, dan Bappeda," kata Rudi. (Ramah)

  • No comments found

Leave your comments

Post comment as a guest

0
Your comments are subjected to administrator's moderation.
terms and condition.
Info for bonus Review bet365 here.