JAYAPURA,- Pemerintah Kota Jayapura mampu mempertahankan prestasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan meraih peringkat terbaik se-Provinsi Papua. Kota Jayapura meraih nilai tertinggi 3.07 disusul Kabupaten Mimika dengan skor 3.00, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 118-8840 Tahun 2018 tentang Penetapan peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah secara nasional tahun 2017.
18 kabupaten yang masuk dalam kategori tinggi yakni, Jayawijaya (2.92), Biak Numfor (2.89), Merauke (2.87), Jayapura (2.85), Asmat (2.74), Boven Digoel (2.69), Kepulauan Yapen (2.67), Nabire (2.66), Keerom (2.56), Supiori (2.55), Puncak (2.42), Deiyai (2.32), Tolikara (2.31), Yalimo (2.30), Intan Jaya (2.29), Waropen (2.21), Mamberamo Tengah (2.12), Dogiyai (2.09).
Sedangkan Pegunungan Bintang (1.94), Nduga (1.91), Mamberamo Raya (1.87), Mappi (1.84), Sarmi (1.82), Puncak Jaya (1.59), Lanny Jaya (1.55), Paniai (1.49), Yahukimo (1.37) adalah pemerintah daerah yang masuk dalam kategori sedang.
Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal mengatakan, pemerintah daerah yang masuk dalam kategori berprestasi tinggi ada 18 kabupaten, dan sembilan pemerintah daerah masuk dalam kategori sedang. Katanya saat memimpin apel gabungan memperingati HUT Otonomi Daerah ke-23, di Jayapura, Senin (6/5/2019).
Ia katakan, era reformasi memberikan Otonomi Khusus (Otsus) yang lebih, yang mana semua diatur di pusat tapi di sentralisasi dan memberikan peluang bagi setiap daerah untuk berlomba-lomba membangun daerahnya masing-masing sesaui dengan kemampuannya masing-masing.
“Ini yang kami terus tekankan, agar Papua juga dengan semangat Otsus ini bisa mengaplikasikan dengan kekuatan-kekuatan yang ada di Papua. Dengan demikian kemajuan kualitas hidup yang di butuhkan bisa dicapai dengan relatif singkat,” katanya.
Soal penilaian kinerja terhadap kabupaten dan kota di Papua, ujar ia, sudah melalui proses yang baik. Untuk itu, bagi kabupaten dan kota yang mendapat nilai tertinggi dan tinggi untuk bisa mempertahankan, serta meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah.
“Ini bukan perlombaan, tapi ini lebih sesuatu simbolan dan dari hal ini mereka bisa lebih semangat lagi, untuk membangun daerah,” ujarnya.