Pasific Pos.com
Papua Barat

Korupsi Pembangunan Asrama Tambrauw Dinilai Tebang Pilih

Manokwari, TP – Persidangan kasus dugaan korupsi pembangunan asrama mahasiswa dan pelajar Tambrauw di Jl. Klamana, Km. 13, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Kamis (1/2), memasuki agenda pemeriksaan saksi.

Sidang yang dipimpin ketua majelis Pengadilan Tipikor Papua Barat, Sonny A.B. Laoemoery, SH menghadirkan kedua terdakwa, FX Hugo Lian Somba (Direktur CV Huclavir) dan Andarias Aropi (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) di Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat.

Jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Sorong, Richard Lawalatta, SH dan rekannya menghadirkan saksi, Sutrimawati, staf BPKAD Provinsi Papua Barat untuk memberikan keterangan.

Saksi membeberkan, pencairan anggaran pembangunan asrama mahasiswa dan pelajar Tambrauw dilakukan 3 tahap. Tahap pertama, ungkap Sutrimawati, dicairkan 20 persen, tahap kedua 30 persen, dan tahap ketiga 50 persen.
Ia menuturkan, dalam verifikasi berkas pencairan anggaran, terdapat 1 rangkap foto dokumen yang menerangkan tentang pembangunan asrama mahasiswa dan pelajar Tambrauw sudah rampung 100 persen, sehingga dicairkan anggaran tahap 3 ditambah anggaran perawatan.

Lanjut saksi, karena foto dokumentasi hanya 1 rangkap, setelah dilakukan verifikasi berkas, dia menyerahkan ke bendahara Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat.

Penasehat hukum terdakwa, Andarias Aropi, Willibrordus Lefteuw, SH menilai kasus ini terjadi karena ada kesalahan administrasi dalam birokrasi, dalam hal ini Dinas Pendidikan Papua Barat maupun BPKAD Provinsi Papua Barat.

Mengapa, jelas Lefteuw, seharusnya tagihan tahap 3 sebesar 50 persen, salah satu persyaratannya dibuktikan dokumentasi, sedangkan progress pembangunan asrama yang dibuat konsultan pengawas baru 65,39 persen, tapi progress pembangunannya diubah menjadi 100 persen.

“Realitanya di lapangan ternyata bangunan asrama belum mencapai 100 persen, tapi dipaksakan untuk pencairan anggaran tahap 3. Nah, dokumentasi yang dilampirkan dalam tagihan pun saya yakin dan percaya dokumentasi tersebut bukan dokumentasi pembangunan asrama Tambrauw, tapi dokumentasi yang sengaja dibuat-buat atau direkayasa sedemikian rupa agar anggaran tahap 3 dicairkan,” terang Lefteuw kepada Tabura Pos usai persidangan, kemarin.

Diutarakannya, alasan dokumentasi direkayasa, karena setelah verifikasi dokumentasi itu, diambil kembali oleh bendahara Dinas Pendidikan Papua Barat. Menurut Lefteuw, dokumentasi seharusnya dibuat dalam 3 rangkap untuk dilampirkan sebagai bahan bukti dalam pemeriksaan berkas.

Berikutnya, sambung dia, khusus untuk kasus ini, pihaknya mempertanyakan kinerja penyidik Polres Kota Sorong, karena dalam penetapan tersangka, terkesan tebang pilih. Ditanya tentang kesan tebang pilih, Lefteuw mengatakan, perkara ini tidak berdiri sendiri, karena yang menandatangani dokumen bukan PPTK saja, tetapi pihak ketiga, PPTK, bendahara, dan Kepala Dinas Pendidikan, karena merekalah yang harus bertanggung jawab penuh.

“Mereka-mereka ini wajib ditetapkan sebagai tersangka bukan saja PPTK dan pihak ketiga. Ini suatu korporasi yang seharusnya sama-sama masuk, tidak bisa 1 orang saja yang masuk,” sesal Lefteuw.

Pertanyaannya, beber dia, kenapa Plt. Kepala Dinas Pendidikan saat itu, bendahara, dan konsultan pengawas, tidak ditetapkan menjadi tersangka.

Dikatakan Lefteuw, menurut keterangan saksi, konsultan tahu bobot pekerjaan asrama Tambrauw belum mencapai 100 persen, tapi dipaksakan pencairan anggaran tahap ketiga.

Dicecar tentang keterangan saksi di persidangan, ia menilai saksi Sutrimawati tidak jujur dalam memberikan keterangan dari pertanyaan majelis hakim dan kuasa hukum.

“Kami akan membuat laporan balik agar Plt. Kepala Dinas Pendidikan pada saat itu, bendahara, dan konsultan pengawas harus diperiksa,” kata Lefteuw.

Sedangkan penasehat hukum terdakwa, FX. Hugo Lian Somba, Karel Sineri, SH menegaskan, yang memenangkan lelang adalah terdakwa Somba.

Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa Somba mengaku proses dokumen dan berkas lain dibuat konsultan pengawas. “Klien kami tidak begitu paham terkait dokumen pembangunan asrama Tambrauw, karena dokumen itu dibuat konsultan atas nama Yusriyanto,” beber Sineri kepada para wartawan, usai persidangan.

Lanjut dia, saat pelaksanaan, kliennya turun ke Sorong untuk melihat lokasi pembangunan asrama, ternyata realitanya tidak ada, sehingga ketika ada orang yang menawarkan lahan, makanya dilakukan pembangunan.

“Dalam Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) ada lokasi yang disiapkan pemda, ternyata sampai di sana tidak ada lokasi, akhirnya dicarilah lokasi baru,” beber Sineri.

Diutarakannya, ketika kliennya melakukan pembangunan, terjadi pemalangan sebanyak 5 kali yang dilakukan pemilik hak ulayat. Dengan pemalangan itu, Sineri mengatakan, kliennya mengalami kerugian, karena semen sekitar 300 sak menjadi beku. “Jadi, bagimana karyawan mau kerja kalau terjadi pemalangan,” tanyanya.

Ia mengatakan, sudah ada pencairan anggaran 100 persen ditambah uang pemeliharaan asrama, saat terdakwa melihat proyeknya belum selesai, sementara waktunya sudah mepet, kemudian bertemu KPA untuk membuat pernyataan.

“Klien kami merasa bertanggung jawab, sehingga dia membuat pernyataan untuk menyelesaikan pembangunan asrama entah mendapatkan uang dari mana dan akhirnya terdakwa melanjutkan pekerjaan,” jelas Sineri.

Namun, ungkap dia, ketika terdakwa melakukan pekerjaan, dilakukan proses penyidikan dan pekerjaa terhenti dan kliennya dijadikan tersangka.

“Dalam kasus ini, kami menilai ada sebuah permainan, sehingga klien kami menjadi korban, maka kami minta majelis hakim supaya JPU segera memeriksa kembali saksi Sudjanti Kamat selaku KPA, konsultan, Yusriyanto, dan Sutrimawati selaku staf BPKAD Provinsi Papua Barat yang melakukan verifikasi berkas pencairan anggaran. Kenapa kami minta saksi-saksi ini diperiksa kembali, karena kasus ini adalah sebuah mata rantai,” tandas Sineri.

Dicecar tentang penyelesaian lahan, dia mengaku penyelesaian lahan belum diselesaikan pemda. Untuk itu, ia berharap JPU turut menghadirkan Pemkab Tambrauw untuk memberikan keterangan tentang lahan pembangunan asrama Tambrauw.

Usai mendengar keterangan saksi, majelis hakim menutup persidangan dan akan dilanjutkan Rabu (14/2) dengan agenda pemeriksaan saksi ahli dan saksi tambahan.

Pembangunan asrama mahasiswa dan pelajar Tambrauw di Kota Sorong dianggarkan Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 2.208.100.000 dengan sumber dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua Barat. Berdasarkan hasil audit ditemukan kerugian Negara sebesar Rp. 642.551.720. [FSM-R1]