Pasific Pos.com
Papua Barat

Korupsi di Badan Kesbangpol

Warinussy : Kejari Jangan Merasa Puas dengan Satu Tersangka

 

Manokwari, TP – Direktur Eksekutif LP3BH, Manokwari, Yan C. Warinussy menantang, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Manokwari menyeret oknum pejabat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua Barat yang diduga terlibat dalam kasus korupsi dana sosialisasi seleksi anggota Majelis Rakyat Papua Barat 2017.

Dikatakan Warinussy, sangat baik karena pihak Kejaksaan telah mampu melakukan pengeledaan Kantor Badan Kesbangpol lalu meningkatkan status kasus tersebut dari penyelidikan menjadi penyidikan kemudian menetapkan WW sebagai tersangka.

Tetapi, menurut dia, dalam formalitas perkara tindak pidana korupsi (tipikor) terkait dengan pengadaan barang dan jasa biasanya ada tiga pihak yang harusnya bertanggungjawab, dalam hal ini Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara dan pihak ketiga kalau ada.

“WW tidak mungkin berdiri sendiri dalam perkara ini. Saya pikir Kajari dan jajarannya pasti memiliki banyak informasi bahwa yang harusnya menjadi tersangka dalam kasus tipikor di Badan Kesbangpol tidak mungkin satu, pasti ada tersangka lain,” ungkap Warinussy kepada Tabura Pos di Pengadilan Negeri (PN) Manokwari, belum lama ini.

Lanjut dia, sangat tidak elegan bila pihak Kejaksaan harus menunggu pengakuan WW di Pengadilan bahwa ada keterlibatan orang lain dalam kasus ini barulah dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Untuk itu, dia mengatakan, Kajari dan jajarannya jangan merasa puas diri dengan berhasil menahan WW, sebab kemungkinan masih ada tersangka lainnya yang diduga kuat terlibat dalam kasus ini.

“Saya kira, Kepala Badan Kesbangpol dan Kepala Bidang Hubungan Politik Dalam Negeri, juga harus segera diperiksa,” ucap Warinussy.

Menurut penilaiannya, dua pejabat tersebut secara hukum memiliki keterlibatan dengan WW, karena dalam proyek pekerjaan yang dilaksanakan mulai dari pembuatan raperda sampai tahapan seleksi, keduanya ikut terlibat bersama-sama tersangka.

Mantan Wartawan Cendrawasih Post ini menegaskan, proses penyelidikan harus mengarah pada keduanya, sebab pastinya mereka mengetahui kerja-kerja yang dilakukan di Badan Kesbangpol Provinsi Papua Barat. sambung dia, untuk pengembangan kasus ini Kejari jangan berhenti sampai di WW saja.

Kejari juga jangan merasa puas dengan satu tersangka karena korupsi merupakan tindak pidana berjamaah, bukan tindak pidana individual, sebab WW tidak mungkin melakukan pengelolaan anggaran dan memerintahkan orang tanpa disposisi.

Warinussy menuturkan, disposisi pasti mendapat persetujuan Kepala Badan Kesbangpol dan Kepala Bidang yang bersangkutan. “Kalau ada penyelewengan berarti pertanggungjawabannya bukan hanya orang yang menjalankan perintah itu saja seperti tersangka WW, orang yang memerintahkan juga harus ditahan,” ujar dia.

Ditambahkan Warinussy, semua oknum yang terlibat dalam kegiatan dimaksud harus dikejar, ditahan dan diseret ke meja hijau, walaupun ada alasan dari KPA bahwa waktu itu yang bersangkutan menjadi penjabat Bupati Maybrat.

Baginya, itu tidak menjadi alasan karena waktu penganggaran dilakukan sebelum KPA menjadi Penjabat Bupati Maybrat dan eksekusinya anggaran pun terjadi saat dia jadi karateker.

“Sudah pasti ada perintah-perintah yang terjadi, menurut saya Kejari harus jeli melihat persoalan ini, harus terus mengejar dan mengembangkan kasus ini dan segera menetapkan tersangka baru,” tandasnya. [BOM]