Pasific Pos.com
Info Papua

Konsultan dan Kontraktor Nakal Jadi Perhatian Pemprov Papua

JAYAPURA,- Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri menegaskan kontraktor dan konsultan nakal sudah menjadi viral di Papua akhir tahun 2017.

Oleh karena itu, masalah ini menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Papua. “ini akan menjadi pembahasan khusus bersama dengan gubernur dalam waktu dekat,” tegasnya usai pemimpin apel gabungan di halaman kantor Gubernur Dok II Jayapura, Senin (8/01/2018).

Menurutnya, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua terbuka untuk umum, sehingga siapa pun bisa mendapatkan pekerjaan di Papua.

Namun, harapan Pemerintah Provinsi Papua kepada mereka (kontraktor dan konsultan-red) yang mendapat proyek harus berikan kontribusi nyata kepada Papua, dan tinggal di tempat mengawasi pekerjaan di lapangan, bukan dapat pekerjaan berikan kepada orang lain dan tinggal di luar Papua.

Ia juga berharap kepada seluruh OPD agar perketat pengawasan di lapangan. Jangan sampai setiap kegiatan dikerjakan asal-asalan, apalagi proyek infrastruktur banyak dibangun tapi kualitasnya buruk.

Disingung soal sanksi kepada kontraktor maupun konsultan nakal, Elysa Auri mengatakan sanksi tegas pasti ada, tapi nanti kita bicarakan lagi, karena sanksi itu ada aturannya, karena mereka menang proyek di ULP dan ada aturannya.
“Sanksi pasti ada, tapi kita nanti lihat kelalaian dari kontraktor dan konsultan yang bersankutan,” ujarnya.

Diketahui, akhir tahun 2017 lalu, kepala dinas Pekerjaan Umum, Djuli Mambaya melakukan pengawasan langsung ke lapangan. Saat itu, dari 10 proyek hanya dua proyek yang konsultannya ada di tempat. “Ini sangat mengecewakan, sebab tugas konsultan adalah melakukan pengawasan,” ujar Djuli Mambaya.

Djuli Mambaya berharap konsultan yang mendapat proyek di tanah Papua harus memiliki kantor di Papua. “Ini akibat konsultan datang dari luar Papua. Bagaimana pengawasan mau berjalan baik kalo mereka para konsultan tidak ada di proyek,” ujarnya.

Ditegaskannya pula, Pembayaran harus sesuai kehadiran di lapangan dan sesuai volume pekerjaan. “Saya akan tunda pembayarannya tahun 2017 ke tahun depan,” ujarnya.