Pasific Pos.com
Papua Barat

Komitmen Restorasi dan Perlindungan Hutan Gambut Dipantau Tim Gambut Papua

Manokwari, TP – Upaya restorasi dan perlindungan hutan gambut di tanah Papua menjadi roh utama kehadiran Pantau Gambut Papua selaku perpanjangan tangan Pantau Gambut Nasional.

Koordinator Tim Pantau Gambut Papua, Yohanes Akwan mengatakan, kerja utama tim ini memantau daftar komitmen terkait restorasi dan perlindungan hutan gambut.

Menurutnya, daftar komitmen ini sebagaimana Perpres Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut, Inpres No. 8 Tahun 2015 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Primer dan Lahan Gambut, dan Inpres Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penundaan dan Penyempurnaan Tata Kelola Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

“Instruksi ini ditujukan ke Menteri Lingkungan Hidup, Mendagri, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sekretaris Kabiner, Kepala Badan Reformasi Geospasial, para gubernur, bupati dan wali kota se-Indonesia. Presiden Jokowi dalam inpresnya menginstruksikan para pejabat untuk menunda pemberian izin baru, baik hutan, lahan primer, lahan gambut di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi, dan areal penggunaan lain,” jelas Akwan kepada Tabura Pos di ruang kerjanya, kemarin.

Ia menambahkan, Presiden mengusulkan pengurangan emisi hutan dan lahan gambut ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan hal ini dilakukan melalui perbaikan tata kelola usulan usaha pada hutan dan lahan gambut yang ditetapkan pada Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB).

Sejak kepemimpinan Presiden Jokowi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengeluarkan PIPIB dan sudah direvisi 3 kali.

Atas komitmen itulah, sambung Akwan, pada Rabu (31/1) lalu, Tim Pantau Gambut Papua, Yayasan Mnukwar, dan NJO lokal di Papua dan Papua Barat mengadakan dialog membangun kesepahaman bersama pemda tentang pentingnya restorasi dan perlindungan hutan gambut di tanah Papua, khususnya Papua Barat.

Diutarakannya, dari dialog itu, ada hal penting dari sisi pemantauan daftar komitmen, dimana Pemprov Papua Barat melalui Dinas Kehutanan menyebutkan ada 8 perusahaan yang diindikasikan wilayahnya bergambut dari izin konsesinya.
“Dalam waktu dekat, mereka akan menyurati 8 perusahaan untuk segera mereview wilayah izin konsesinya dengan tujuan perlindungan hutan gambut di Papua Barat,” tutur Akwan.

Dikatakan Akwan, Tim Pantau Gambut Papua memberikan apresiasi atas niatan Pemprov Papua Barat menjalankan instruksi Presiden, tetapi komitmen ini jangan hanya sebuah jawaban bersayab.

“Kami Pantau Gambut Papua mengawal komitmen itu karena ini pernyataan resmi pemerintah. Kami mendorong agar review perizinan tentang luasan izin konsesi dalam wilayah gambut perlu diwujudnyatakan, jangan hanya statement yang tidak ada realisasinya,” tukas Akwan.

Ia mengungkapkan, di 7 provinsi yang masuk dalam wilayah kerja Badan Restorasi Gambut, salah satunya Papua Barat melalui Dinas Kehutanan yang dinilai konsisten terhadap instruksi Presiden.

“Komitmen ini akan kami kawal dalam konteks penyelamatan hutan gambut demi kepentingan keberlangsungan ekosistem masyarakat setempat,” tukas Akwan. [FSM-R1]