Jayapura – Komisi V DPR Papua yang membidangi Pendidikan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kepala Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua, Christian Sohilait, ST, M. Si yang berlangsung di Grand Suni Hotel, Jalan Baru Kota Jayapura, Rabu siang (21/7).
Kepada Wartawan, Ketua Komisi V DPR Papua, Timiles Yikwa, SE mengatakan, jika Kadis Pendidikan sudah mengakui keputusannya menahan tunjangan guru bukan berdasarkan keputusan tertulis.
“Itu hanya sebatas pernyatannya dia (Kepala Dinas P dan P). Tapi inikan sudah dipublikasikan dan beliau sudah klarifikasi. Namun itu hanya sebatas diskusi lalu dinaikkan dipublik,” kata Timiles Yikwa, usai RDP.
Untuk itu tandas Timiles Yikwa, Komisi V sendiri menyarakan agar ke depan jangan lagi seperti itu. Sebelum ada keputusan resmi dari pimpinan di atasnya.
“Saya pikir ini pelajaran, agar kedepan intropeksi diri dalam pelaksanaan. Tadi juga beliau sampaikan di Dinas P dan P banyak masalah. Tapi tidak pernah di sampaikan ke kami dan beliau menyatakan akan undang kami untuk bicarakan hal itu,” jelasnya.
Sementara itu, Kadis Pendidikan Papua, Christian Sohilait mengatakan, jika pihaknya membicarakan tentang penanganan TPP terkait Covid-19.
“Saya pikir tadi teman-teman ikut pertemuan. Jadi intinya bahwa itu tidak ada surat tertulis. Itu tidak ada. Lalu sekarang TPP sedang terima. Semua sedang terima dengan baik. Tidak ada penahanan. Semua berjalan, baik” ujar Christian Sohilait.
Dikatakan, ini berawal dari kesiapan pembukaan sekolah ketika UNICEF memberikan laporan kepada pihaknya, bahwa baru 19 persen guru yang divaksin.
“Inikan membuat tensi kita naik. Bagaimana mungkin sekolah mau buka, sementara akan masuk 600 ribu anak sekolah di seluruh Papua, tapi SMA 100 ribu lebih lalu guru gurunya tidak di vaksin ada 90 persen. Itu yang menjadi penyebab,” ungkapnya
Oleh karena itu, kata Christian Sohilait.
hari inipun tidak dipaksa vaksin, tapi vaksin itu akan menjadi syarat di mana mana.
Selain itu, Christian Sohilait juga mengklarifikasi dan meminta para guru untuk tenang, karena TPP sudah dibayarkan.
“Sekarang TPP sudah dibayarkan. Artinya secara tidak langsung nalarnya memaksa orang untuk vaksin. sampai hari ini guru yang sudah divaksin tembus 71 persen dari 4000 lebih guru SMA/SMK. Itu artinya bahwa kita sudah cukup. 60 persen saja, sebenarnya sudah cukup,” pungkasnya. (Tiara)
