Jayapura, – Pimpinan dan anggota Komisi IV DPR Papua yang membidangi Infrastruktur turun memantau langsung proyek pembangunan pengendali banjir bersama dinas terkait sebagai mitranya dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Papua, Selasa (30/6).
Kali ini Komisi IV memantau Talut Sungai Makanuai yang terletak di kampung Harapan, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura.
Kunjungan itu dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPR Papua, Herlin Beatrix Monim, SE didampingi Sekretaris Komisi IV, Sinut Busup, dan beberapa anggota Komisi IV, diantaranya, Jansen Monim, H.Abu Hanifau Asso, Alfred Fredy Anouw, Herman Yogobi, Mesak Magai, dan Apniel Sani.
Hanya saja dari hasil pantau itu, Komisi IV menilai talut Sungai Makanuai itu sangat rendah, sehingga pihaknya meminta untuk dipertinggi lagi.
Bahkan, salah satu nggota Komisi IV DPR Papua, H Abu Hanifau Asso, S.Sos mengungkapkan, setelah pihaknya melakukan pemantauan langsung proyek pembangunan pengendali banjir ada beberapa hal yang harus diperhatikan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Papua.
“Setelah kami anggota Komisi IV melihat langsung proyek tersebut, kami menilai bahwa talutnya kurang tinggi dan kurang dalam,” kata H Abu Hanifau Asso kepada Wartawan usai melakukan tatap muka dengan masyarakat setempat yang berada di belakang Stadion Papua Bangkit, Kampung Harapan,Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, Selasa (30/6).
Oleh sebab itu, pihaknya meminta agar talut Sungai Makanuai dipertinggi dan diperlebar lagi. Sehingga, apabila ketika nanti terjadi banjir, tidak merembes ke rumah-rumah warga yang berada di pinggir sungai tersebut.
“Soalnya kalau bajir bukan hanya air saja tapi batu dan pasir juga material lainnya pasti ikut terbawa, sehingga kami minta agar dipertinggi. Ini juga kan untuk melindungi Stadion Papua Bangkit dan beberapa venue PON,” ujar Politisi Partai NasDem ini.
Bahkan tandas Abu Asso menegaskan, kalau bisa proyek pembangunan pengendali banjir itu dilanjutkan sampai ke atas Kali Bak.
“Tapi kami minta harus kualitasnya diperbagus, jangan asal jadi tapi kualitasnya nol. Jadi kualitasnya harus dijaga, sehingga rumah warga juga bisa terlindungi. Kita-kita ini kan tugasnya mengawal, jadi betul-betul dinas harus melihat ini,” tandas legislator Papua itu.
