JAYAPURA – Komisi III DPR Kabupaten Sarmi melakukan serangkaian Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan konsultasi lintas lembaga selama empat hari di Kota Jayapura.
Kunjungan ini dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRK Sarmi, Yakub Karaeng Baan, didampingi Sekretaris Komisi III Denalis Lonsar, serta anggota Harius B. Buefar, Zulkifli Gambar, dan Onesias Filep Tiris.
Dalam RDP dengan Dinas Perhubungan Papua, Distrik Navigasi Kelas II Jayapura, Balai Besar Sungai Papua, serta Balai Besar Pelaksanaan Jalan dan Jembatan, Komisi III menyuarakan sejumlah aspirasi penting dari masyarakat. Salah satu isu utama adalah harapan agar Kapal Putih dapat segera masuk dan bersandar di Pelabuhan Sarmi.
“Ini adalah aspirasi masyarakat yang telah lama disampaikan. Untuk mewujudkannya, kami perlu mendengar langsung dari instansi teknis terkait, agar bisa mengawasi pelaksanaannya secara langsung,” ujar Yakub Karaeng, di Jayapura, Kamis (22/5).
Dalam pertemuan bersama Distrik Navigasi Kelas II Jayapura, Komisi III mendapat penjelasan bahwa agar kapal penumpang besar seperti Kapal Putih dapat masuk, diperlukan dua syarat utama, pemasangan lampu mercusuar dan pengerukan laut karena kedalaman pelabuhan saat ini baru sekitar 6 meter.
Komisi III juga menyoroti berbagai persoalan infrastruktur, seperti kondisi jalan dan jembatan yang belum terselesaikan, termasuk masalah banjir di wilayah bantaran Kali Hore akibat curah hujan tinggi.
“Kami sudah mendengar langsung dari Balai Jalan dan Jembatan. Ada beberapa proyek yang sebenarnya sudah masuk perencanaan, tapi belum dieksekusi karena pemangkasan anggaran sekitar Rp129 miliar dari pusat,” ungkap Karaeng.
Komisi III berharap hasil kunjungan ini dapat segera ditindaklanjuti dan menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah. “Kami datang membawa suara rakyat. Sekarang, saatnya diwujudkan,” ucap Yakub Karaeng.
Sekretaris Komisi III, Denalis Lonsar menambahkan bahwa hasil konsultasi ini akan segera dibawa ke Pemerintah Kabupaten untuk ditindaklanjuti secara administratif. Ia juga menyampaikan kabar positif bahwa beberapa jembatan di Bonggo dan SP1 telah masuk dalam rencana pembangunan hingga 2026.
“Kami juga fokus pada perbaikan sungai dan sumber air bersih, yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat dari Kaptiau sampai Subu,” tambah Denalis.
Sementara itu, Ketua Fraksi Amanah Nasional, Arius B. Bwefar menekankan urgensi pelabuhan sebagai gerbang utama pergerakan ekonomi. “Masyarakat sangat berharap Kapal Putih bisa masuk. Itu akan mengurangi ketergantungan daerah dan mempercepat perputaran ekonomi,” ujarnya.
Anggota Komisi III lainnya, Julkifli Yambai, menegaskan bahwa realisasi masuknya Kapal Putih ke Sarmi akan berdampak langsung pada peningkatan PAD dan ekonomi lokal. “Ini bukan hanya soal pelabuhan, tapi soal kehidupan masyarakat. Karena akan muncul aktivitas ekonomi baru di sekitar pelabuhan,” tegasnya.
