“Kepala Bulog Merauke saat di tanya kenapa tidak di jual, alasannya belum ada pihak swasta yang mau beli. Sebab selama ini pihaknya hanya melayani untuk kebutuhan ASN dan TNI POLRI. Belum lagi nanti 2 atau 3 bulan kedepan memasuki masa panen yang berkisar bisa mencapai 40 ribu ton,” ungkap Darwis.
Untuk itu dirinya menyayangkan jika stock beras yang ada sekarang akan rusak jika tidak terjual.
“Dari diskusi tersebut, tentunya ada beberapa permasalahan telah terungkap.
Jadi kami harap Bulog segera cari solusi. Misalnya kami sarankan harus ada pihak swasta yang bisa beli beras Merauke,” tandas Darwis.
Hanya saja lanjutnya, pihak swasta lebih menguntungkn beli beras dari makassar karena lebih murah.
Menurutnya, penyebab mahalnya beras Merauke jika akan di pasarkan ke luar daerah sehingga terkendala di biaya angkut kapal dan transportasi dan juga biaya angkut dari lahan pertanian ke Dolog. Lantaran banyak jalan produksi yang rusak.
Oleh karena itu, kata Darwis Massi, pihaknya menyarankan kepada pemerintah baik kabupaten maupun Provinsi untuk dapat mencari jalan keluar.
“Misalnya, pemerintah mencanangkan beras juga untuk rakyat dan bukan hanya ASN dan TNI POLRI saja. Kemudian pemerintah Kabupaten Merauke juga harus siapkan dana talangan angkutan sehingga bisa bersaing dengan produk luar. Dan untuk jangka panjang bisa saja pemerintah siapkan angkutan laut milik pemerintah,” ujarnya.
Darwis Massi menambahkan, jika ini sangat penting, sehingga ke depan Merauke menjadi lumbung padi yang bisa memenuhi kebuthan, tidak hanya di Papua tetapi juga untuk kebutuhan pangan nasional. Bahkn bisa di eksport dengan tetap memperhatikn kwalitas beras.
“Ya tentunya ini juga bisa berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,”