Pasific Pos.com
Info Papua

Komisi I Apresias Langkah Gubernur Yang Sudah Selesaikan Sejumlah Agenda

Jayapura, – Komisi I DPR Papua mengapresiasi langkah gubernur yang telah menyelesaikan sejumlah agenda bersama-sama dengan DPR Papua.

“Hal ini dikarenakan adanya komunikasi yang harmonis dan serasi antara eksekutif  dan legislatif DPR Papua sebagai lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan  sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, ” kata DR. Ronald Engko, SE.M.SI saat menyampaikan laporan Komisi I atas materi Raperdasi – Raperdasus Non APBD dalam Sidang Paripurna ke-IV, Selasa (29/10/19).

Untuk itu lanjutnya, salah satu fungsi legislasi yaitu menjalankan kekuasaan legislatif, membentuk Perdasi dan Perdasus dalam rangka menjalankan fungsi  legislasi, DPR  Papua sebagai lembaga perwakilan rakyat, diharapkan mampu mengakomodir berbagai aspirasi masyarakat dan berbagai pihak pemangku kepentingan (stakeholder) untuk menetapkan kebijakan pembangunan di daerah melalui produk hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan daerah Papua, sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua.

Namun kata Ronald Engko, setelah mencermati Perdasi dan Perdasus tersebut, Komisi I berpendapat bahwa Raperdasi – Raperdasus itu dapat di dorong atau diajukan pada Sidang Paripurna ini untuk dibahas lebih lanjut.

Untuk itu, Komisi I memberi catatan sebagai berikut, Raperdasi tentang pemberian nama Papua Bangkit pada Jembatan Hamadi Hotekam Kota Jayapura. Raperdasi ini perlu koordinasi lebih lanjut antara Gubernur,  DPR Papua/Bapemperda, Walikoya, Ondoafi Tobati-Enggros seperti apa nama jembatan yang disepakati.

Kemudian, Raperdasi tentang perubahan  bentuk badan hukum perusahaan daerah Irian Bhakti menjadi perusahaan perseroan terbatas daerah Irian Bhakti.

“Sesuai kesepakatan dalam rapat terdahulu, disepakati bahwa PD Irian Bhakti harus memberikan daftar Aset dahulu  yang saat ini dimiliki, namun sampai saat ini belum dilaksanakan,” ungkapnya.

Terkait  Raperdasi perlindungan keberpihakan dan pemberdayaan buruh orang asli Papua, kata Ronald Engko, Raperdasi ini pada prinsipnya memberi perlindungan kepada buruh orabg asli Papua.  Lalu Raperdasi tentang penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Papua.

“Raperdasi ini memberi perlindungan dan bantuan hukum kepada masyarakat asli Papua yang tidak mendapatkan akses bantuan hukum,” ucapnya.

Sementara kata Engko, Raperdasi tentang pengendalian penduduk, Raperdasi ini diharapkan dapat membendung arus masuknya orang ke wilayah Papua, sehingga orang asli Papua tidak terdesak dalam segala bidang. Juga Rapedasus tentang masyarakat adat, dimana Raperdasus ini memberikan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat, yaitu hak masyarakat adat maupun hak perorangan masyarakat adat.

Lalu terkait dengan Rapedasus tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara, Politisi Partai Gerindra ini menjelaskan, jika Raperdasus ini memberikan penguatan hukum mengenai tata kelola pertambangan dan mineral di Papua.

Namun pihaknya berharap, tidak tumpang tindih dengan Perdasus Pertambangan Rakyat yang telah di sahkan.

“Diharapkan kedua Perda tersebut dapat memberikan penguatan satu sama lain,” imbuhnya. (TIARA)