Pasific Pos.com
Papua Tengah

Komisi C DPRD Minta Hentikan Pungutan Hasil Hutan

NABIRE – Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire meminta agar menghentikan pungutan hasl hutan kepada pengusaha hasil hutan lewat pos di daerah ini. Karena, belum ada dasar hukum tentang pungutan hasil hutan di Kabupaten Nabire.

Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Nabire, Willem Kayame, akhir pekan mengatakan hentikan pungutan hasil hutan yang sementara ini dipungut melalui pos-pos pemantauan. Karena, hingga saat ini belum ada Peraturan Daerah (Perda) tentang pungutan hasil hutan di Kabupaten Nabire. “Hentikan dulu sementara ini. Karena belum ada peraturan daerah, sebagai dasar hukumnya,” tegas Kayame.

Legislator dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP)m ini mengatakan sebaiknya pemerintah menghentikan pungutan hasil hutan sambil menanti dasar hukum yang jelas tentang pungutan hasil hutan.

Ketika DPRD Nabire memantau pengelolaan kayu lokal di daerah ini, setahun lalu, petugas dari Dinas Kehutanan di pos penjagaan juga mengakui pihaknya bingung dengan posisi staf Dinas Kehutanan di Nabire, termasuk tugas pemantauan dan pungutan hasil hutan. Karena, hingga sekarang belum ada payung hukum yang jelas dari daerah khususnya Perda yang mengatur tentang restribusi pungutan hasil hutan. Apalagi, pada saat itu, urusan kehutanan dialihkan ke provinsi termasuk Dinas Kehutanan. (ans)