Manokwari, TP – Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian, dan Statistik Provinsi Papua Barat, Frans P. Istia mengatakan melalui rapat koordinasi teknis (rakornis) Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik se Provinsi Papua Barat, pekan lalu telah menghasilkan program yang mengarah kepada bagaimana membuka wilayah-wilayah black spot di Papua Barat.
“Kita akan dorong dan disinergikan pada pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahun 2020 sebagai prioritas daerah dalam membangun wilayah black spot,” terang Istia kepada Tabura Pos di ruang kerjanya, Selasa (19/3).
Untuk mewujudkan program itu, Istia mengatakan, memprioritaskan wilayah pinggiran serta menyesuaikan alokasi anggaran yang tersedia.
“Hampir di wilayah pemekaran banyak sekali daerah-daerah black spot, dan untuk mendukung hal itu perlu didukung dengan satuan anggaran yang cukup. Setidak-tidaknya kita perlu melakukan pembangunan tower di titik-titik koordinat yang sudah ditentukan oleh Telkomsel, dan saya sudah membangun hubungan kerja sama dengan pihak telkomsel. Dan, mereka siap membantu membuka daerah black spot di wilayah Papua Barat,” tukasnya.
Menurut Istia, untuk membuka daerah-daerah black spot sulit dilakukan pihak telkomsel karena mempertimbangkan operasionalnya, karena untuk menyewa satu satelit sangat mahal dan jumlah penduduk di wilayah pinggiran masih sangat terbatas.
Oleh sebab itu, ada beberapa hal yang perlu didukung untuk mendorong agar percepatan komunikasi masyarakat terwujud, terutama yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak pernah menikmati sentuhan alat komunikasi.
“Ini merupakan hal mereka (masyarakat), maka tentunya kita harus mengupayakan pembangunan tower sesuai titik koordinat yang sudah ditentukan telkomsel dan barulah telkomsel masuk memasang tower. Kalau ada sharing anggaran mereka bisa masuk tetapi kalau mereka melakukan sendiri akan sulit untuk masuk, sebab dilihat pada pengguna dan dalam jumlah tertentu,” jelas Istia.
Ia menambahkan, usai Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembangnas) pihaknya akan melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah black spot di wilayah Papua Barat.
“Soal perencanaan nasional harus didukung dengan data yang lengkap dengan titik koordinat. Sebagian data sudah ada dari tingkat kabupaten/ kota sehingga akan kita manfaatkan untuk didorong guna penguatan APBD maupun APBN,” terangnya.
Istia menambahkan, dana APBN digunakan untuk membangun black spot di Kabupaten Pegunungan Arfak (Pegaf) dan telah disetujui untuk membangun 12 BTS/ tower. “Kita diminta untuk melengkapi beberapa berkas pendukung, termasuk rekomendasi bupati, pembebasan lahan, dan lain sebagainya. Memang kita fokus membangun infrastruktur jaringan ke Pegaf dan telah berjuang sehingga dalam waktu dekat kita berencana bertemu dengan Bupati Pegaf untuk berbicara lebih lanjut terkait pembangunan jaringan itu,” bebernya.
Sementara untuk tahun anggaran 2020, Istia mengatakan, akan berupaya mempertajam saat musrenbangnas, serta mendorong pembangunan jaringan di Tambrauw, Maybrat, Manokwari Selatan agar masuk dalam program program prioritas nasional. [FSM-R3] 