MERAUKE,- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merauke dan Yayasan WWF Indonesia Program Papua menggelar konsultasi publik terkait hasil studi timbulan sampah di Kabupaten Merauke bertempat di kantor bupati belum lama ini.
Kegiatan tersebut melibatkan berbagai pihak, antara lain pemerintah daerah, swasta, LSM, akademisi, komunitas lokal dan media massa.
Seperti yang diketahui, pada tanggal 19-29 Mei 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merauke, Yayasan WWF Indonesia dan akademisi Universitas Musamus melalui Fakultas Pertanian melakukan pengukuran timbulan dan komposisi sampah di Kabupaten Merauke dengan mengacu pada SNI 19-3964-1994 tentang metode pengambilan dan pengukuran timbulan serta komposisi sampah perkotaan dan pedesaan.
Analisis lanjutan dilakukan pada Juni–Juli 2025 oleh tim gabungan dari ketiga institusi tersebut. Studi timbulan sampah ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk memahami kondisi aktual pengelolaan sampah di Kabupaten Merauke.
Berdasarkan data SIPSN Kementerian Lingkungan Hidup dan hasil studi kajian timbulan sampah di Merauke menunjukkan bahwa timbulan sampah makanan di wilayah perkotaan Kabupaten Merauke mencapai rata-rata 56,62 ton atau setara dengan rata-rata 49,36% dari total sampah yang dihasilkan di Kabupaten Merauke.
Rufinus Budi Yolmen selaku Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Keanekaragaman Hayati Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merauke menyampaikan bahwa kajian timbulan sampah adalah terobosan yang coba dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup bersama Yayasan WWF Indonesia Program Papua.
Hasilnya menunjukan bahwa komposisi sampah terbesar adalah sampah sisa makanan. Sementara itu Fasilitator Pengelolaan Sampah Yayasan WWF Indonesia Program Papua, Dony Kristiawan mengharapkan hasil kajian timbulan sampah dapat menjadi acuan bersama dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Merauke.
Melalui konsultasi publik, hasil studi ini disebarluaskan dengan harapan dapat memperkuat pemahaman kolektif mengenai jumlah dan jenis sampah di Kabupaten Merauke.
Temuan tersebut juga akan menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan daerah, mendorong pengintegrasian ke dalam rencana aksi lokal serta memperkuat kerja sama lintas pihak untuk menurunkan emisi metana.(iis)
