Pasific Pos.com
Sosial & Politik

Ketidakpercayaan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Dinilai Masalah Utama Papua

Pansus Otsus DPR Papua
Anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa

Jayapura – Anggota Komisi I DPR Papua yang membidangi Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM, Laurenzus Kadepa menilai jika ketidakpercayaan antara pemerintah pusat dan daerah adalah masalah utama Papua.

Apalagi ungkap Kadepa, jika selama ini, ada desakan dari Papua minta untuk menghentikan dan mengadili pelaku penembakan terhadap warga sipil, hentikan pemenjaraan dan buka ruang demokrasi, selesaikan pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) masa lalu.

“Selain itu, ada permintaan untuk menghentikan kriminalisasi terhadap mahasiswa, pers, aktivis dan tokoh agama,” kata Laurenzus Kadepa dalam pesan singkatnya kepada Pasific Pos, Rabu (05/8).

Bahkan lanjut Kadepa, juga ada hasil riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bahwa ada empat masalah utama penyebab konflik Papua yang harus diselesaikan.

“Sehingga hal ini mungkin masalah ketidakpercayaan antara pemerintah pusat dan daerah. Padahal, jika selama ini pemerintah serius tanggapi semua masukan dari daerah dan selesaikan secara bertahap, ya satu persatu, saya pikir aspirasi tuntutan yang mengancam kedaulatan negara bisa kita atasi dan berkurang,” tuturnya.

“Intinya meng-Indonesia-kan orang Papua tidak harus dengan maunya pemerintah pusat saja,” timpalnya.

Sementara tandas legislator Papua itu, hal lain adalah Papua juga punya sejarah masa lalu yang panjang dan dalam penangannya, tentu saja jangan disamakan dengan daerah lain.

“Ini menjadi alasan kenapa selama ini kita bicara keras terus memberikan masukan kepada pemerintah agar masalah Papua dilihat baik,” tegasnya.

Kadepa menambahkan, di pandangan pemerintah pusat bahwa di Papua adalah masalah uang dan infrastruktur saja. Namun, sekarang ini justru terlihat pro dan kontra antara kegagalan dan keberhasilan Otonomi Khusus (Otsus) Papua tahun 2001 – 2021 menguat.

“Di kalangan rakyat Papua mengatakan Otsus gagal dan minta digelar refrendum, meminta dialog dengan ULMWP, TPNPB, KNPB, ada juga perundingan dan tuntutan lainya. Sedangkan, bagi negara atau pemerintah, Otsus adalah solusi dan harus dilanjutkan demi kesejahteraan rakyat,” tekannya.

Artikel Terkait

PB PON Bersama DPR Papua Cek Kesiapan Venue

Bams

Pakai Busana Adat Yapen, Ketua DPR Baca Teks Proklamasi

Bams

BPKP Masih Review Anggaran PON

Bams

Merasa Dirugikan PT BBU, Masyarakat Adat Sarmi Sampaikan Aspirasi Kepada Fraksi Gerindra DPR Papua

Afrans

Tak Pernah Hadir Dalam Rapat, Komisi IV DPR Papua Soroti Kadis PUPR

Afrans

Komisi IV DPR Papua Ingatkan OPD Bidang Infrastruktur Tidak Meninggalkan Silpa

Afrans

Setelah Disetujui Mendagri, Lima Raperda Siap Disahkan Dalam Paripurna Non APBD

Afrans

Program Pembangunan Papua Harus Berpihak Kepada OAP

Afrans

Pekan Depan, PAW dan 14 Kursi Otsus DPR Papua Akan Dilantik Secara Bersamaan

Afrans