Pasific Pos.com
Sosial & Politik

Ketidakpercayaan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Dinilai Masalah Utama Papua

Pansus Otsus DPR Papua
Anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa

Jayapura – Anggota Komisi I DPR Papua yang membidangi Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM, Laurenzus Kadepa menilai jika ketidakpercayaan antara pemerintah pusat dan daerah adalah masalah utama Papua.

Apalagi ungkap Kadepa, jika selama ini, ada desakan dari Papua minta untuk menghentikan dan mengadili pelaku penembakan terhadap warga sipil, hentikan pemenjaraan dan buka ruang demokrasi, selesaikan pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) masa lalu.

“Selain itu, ada permintaan untuk menghentikan kriminalisasi terhadap mahasiswa, pers, aktivis dan tokoh agama,” kata Laurenzus Kadepa dalam pesan singkatnya kepada Pasific Pos, Rabu (05/8).

Bahkan lanjut Kadepa, juga ada hasil riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bahwa ada empat masalah utama penyebab konflik Papua yang harus diselesaikan.

“Sehingga hal ini mungkin masalah ketidakpercayaan antara pemerintah pusat dan daerah. Padahal, jika selama ini pemerintah serius tanggapi semua masukan dari daerah dan selesaikan secara bertahap, ya satu persatu, saya pikir aspirasi tuntutan yang mengancam kedaulatan negara bisa kita atasi dan berkurang,” tuturnya.

“Intinya meng-Indonesia-kan orang Papua tidak harus dengan maunya pemerintah pusat saja,” timpalnya.

Sementara tandas legislator Papua itu, hal lain adalah Papua juga punya sejarah masa lalu yang panjang dan dalam penangannya, tentu saja jangan disamakan dengan daerah lain.

“Ini menjadi alasan kenapa selama ini kita bicara keras terus memberikan masukan kepada pemerintah agar masalah Papua dilihat baik,” tegasnya.

Kadepa menambahkan, di pandangan pemerintah pusat bahwa di Papua adalah masalah uang dan infrastruktur saja. Namun, sekarang ini justru terlihat pro dan kontra antara kegagalan dan keberhasilan Otonomi Khusus (Otsus) Papua tahun 2001 – 2021 menguat.

“Di kalangan rakyat Papua mengatakan Otsus gagal dan minta digelar refrendum, meminta dialog dengan ULMWP, TPNPB, KNPB, ada juga perundingan dan tuntutan lainya. Sedangkan, bagi negara atau pemerintah, Otsus adalah solusi dan harus dilanjutkan demi kesejahteraan rakyat,” tekannya.

Artikel Terkait

Lewat Audensi, Kanwil Kemenag Minta Dukungan DPR Papua

Tiara

Tingkatkan Kebersamaan, Sekwan dan Anggota DPR Papua Beri Bantuan Hewan Qurban

Tiara

Reses di Keerom, Yunus Wonda Beri Bantuan Kepada Warga Jemaat Gidi El-Bethel Arso

Tiara

Yunus Wonda : Tidak Ada Regulasi Yang Mengharuskan Bupati atau Wabup OAP

Tiara

Reses di Dua Kampung, Yunus Wonda Serap Aspirasi

Tiara

Yunus Wonda : DPRP dan MRP Hanya Sebagai Fasilitator, Bukan Pengambil Keputusan

Tiara

Tiga Tahun Nasibnya Digantung, Moker PT Freeport Desak DPR Papua Bentuk Pansus

Tiara

LKPJ Gubernur 2019, Resmi Diserahkan Kepada DPR Papua

Bams

Reses Di Tengah Pandemik Covid-19, DPR Papua Akan Bersurat Kepada Pemkab/Pemkot

Tiara