Pasific Pos.com
Sosial & Politik

Ketidakpercayaan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Dinilai Masalah Utama Papua

Pansus Otsus DPR Papua
Anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa

Jayapura – Anggota Komisi I DPR Papua yang membidangi Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM, Laurenzus Kadepa menilai jika ketidakpercayaan antara pemerintah pusat dan daerah adalah masalah utama Papua.

Apalagi ungkap Kadepa, jika selama ini, ada desakan dari Papua minta untuk menghentikan dan mengadili pelaku penembakan terhadap warga sipil, hentikan pemenjaraan dan buka ruang demokrasi, selesaikan pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) masa lalu.

“Selain itu, ada permintaan untuk menghentikan kriminalisasi terhadap mahasiswa, pers, aktivis dan tokoh agama,” kata Laurenzus Kadepa dalam pesan singkatnya kepada Pasific Pos, Rabu (05/8).

Bahkan lanjut Kadepa, juga ada hasil riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bahwa ada empat masalah utama penyebab konflik Papua yang harus diselesaikan.

“Sehingga hal ini mungkin masalah ketidakpercayaan antara pemerintah pusat dan daerah. Padahal, jika selama ini pemerintah serius tanggapi semua masukan dari daerah dan selesaikan secara bertahap, ya satu persatu, saya pikir aspirasi tuntutan yang mengancam kedaulatan negara bisa kita atasi dan berkurang,” tuturnya.

“Intinya meng-Indonesia-kan orang Papua tidak harus dengan maunya pemerintah pusat saja,” timpalnya.

Sementara tandas legislator Papua itu, hal lain adalah Papua juga punya sejarah masa lalu yang panjang dan dalam penangannya, tentu saja jangan disamakan dengan daerah lain.

“Ini menjadi alasan kenapa selama ini kita bicara keras terus memberikan masukan kepada pemerintah agar masalah Papua dilihat baik,” tegasnya.

Kadepa menambahkan, di pandangan pemerintah pusat bahwa di Papua adalah masalah uang dan infrastruktur saja. Namun, sekarang ini justru terlihat pro dan kontra antara kegagalan dan keberhasilan Otonomi Khusus (Otsus) Papua tahun 2001 – 2021 menguat.

“Di kalangan rakyat Papua mengatakan Otsus gagal dan minta digelar refrendum, meminta dialog dengan ULMWP, TPNPB, KNPB, ada juga perundingan dan tuntutan lainya. Sedangkan, bagi negara atau pemerintah, Otsus adalah solusi dan harus dilanjutkan demi kesejahteraan rakyat,” tekannya.

Artikel Terkait

Sejak 2020 Terjadi Kekosongan Beberapa Kursi Anggota DPR Papua

Tiara

Yunus Wonda Tegaskan, Tak Ada Kegiatan Fisik di Malam Pergatian Tahun di Jembatan Youtefa

Tiara

DPR Papua Sahkan APBD Papua Tahun Anggaran 2021

Tiara

Moment Natal, Waket III DPR Papua Berbagi Kasih Kepada Cleaning Service dan Security DPR Papua

Tiara

Ketua DPR Papua Berbagi Kasih Dengan Berikan Ratusan Bingkisan Natal

Tiara

Akhir Tahun Ini, DPR Papua Tak Bahas Raperda Non APBD

Tiara

Keluarga Besar DPR Papua Turut Berduka Cita Atas Berpulangnya Sosok Putra Terbaik Papua, Wakasad Lentjen TNI Herman Asaribab

Tiara

Terkesan Dihambat, Mendagri Diminta Segera Terbitkan SK Anggota DPR Papua 14 Kursi

Tiara

DPRP Minta Dinas PU Harus Transparan Umumkan Program Padat Karya ke Publik

Tiara