Pasific Pos.com
Papua Barat

Keterwakilan Perempuan di Legislatif belum Mencapai 30 Persen

Manokwari, TP – Perjuangan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam politik dan mewujudkan representasi politik perempuan di parlemen membutuhkan waktu dan perjuangan keras. Hal itu karena menyangkut apa yang bisa dipertanggungjawabkan untuk bersaing dan mampu berkontribusi dalam politik praktis.

Dibutuhkan upaya keras pula untuk memperbaiki pandangan mengenai representasi politik perempuan dalam konteks demokrasi yang berkadilan gender guna mendapatkan hak yang sama dengan anggota parlemen laki-laki dalam dunia politik dan pengambilan keputusan. Perlu ada upaya sinergis dan berkesinambungan dengan melibatkan semua pelaku politik, baik partai politik, organisasi kemasyarakatan, maupun pemerintah melalui instansi terkait.

“Sebagaimana yang dilaksanakan oleh Pemkab Manokwari melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB Kabupaten Manokwari dalam program kerja Keserasian Kebijakan Peningkatan Kapasitas Anak dan Perempuan dengan kegiatan perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabbatan publik dalam bentuk Pelatihan Peningkatan Kapasitas Politik Perempuan Bakal Calon Anggota Legislatif pada hari ini,” ujar Bupati Manokwari, Demas Paulus Mandacan dalam sambutan tertulis yang disampaikan Plt Sekda Kabupaten Manokwari, Aljabar Makatita ketika membuka kegiatan Pelatihan Kapasitas Perempuan Bakal Calon Legislatif di Salam Manis Resto, Manokwari, Kamis (28/6).

Menurut dia, di Kabupaten Manokwari, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif belum mencapai 30 persen. Hal itu menuntut kerja sama pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan partai politik untuk menyiapkan dan meningkatkan kapasitas perempuan dalam politik agar menduduki osisi strategis di partai politik. Dengan demikian, perempuan bisa mendapatkan peluang besar dalam perolehan kursi di lembaga legislatif pada Pemilihan Legislatif tahun 2019, hal itu dapat terwujud bila perempuan diakui eksistensinya serta menentang pandangan yang berpotensi memarginalisasi peran perempuan sebatas dmestiknya.

“Diharapkan melalui pelatihan ini dapat meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif sesuai dengan amanat undang-undang yang akan berdampak pada upaya perjuangan peningkatan peran kaum perempuan dalam pembangunan secara merata dan menyeluruh,” tukasnya.

Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB Kabupaten Manokwari, Jetty Rondonuwu selaku ketua panitia mengatakan bahwa peserta pelatihan adalah anggota partai politik perempuan asli Papua di Kabupaten Manokwari.

Kegiatan itu,  kata dia, bertujuan meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga politik dan dalam pengambilan keputusan, meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam mengatasi ketimpangan di antara perempuan dan laki-laki dalam bidang politik.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB Kabupaten Manokwari, Maria M. Rumere mengatakan, keterlibatan perempuan asli Papua dalam dalam kegiatan itu perlu ditingkatkan karena wilayah ini merupakan wilayah Papua, sehingga perempuan asli Papua juga harus lebih berperan. Hal itu dimaksudkan pula agar perempuan asli Papua tidak hanya menjadi penonton.

“Artinya bahwa kita wilayah Kabupaten Manokwari, Papua Barat ini diharapkan lebih banyak perempuan Papua yang berperan. Jangan sampai perempuan Papua hanya jadi penonton, kemudian yang bukan Papua lebih berperan,” tegasnya. (CR44)