Pasific Pos.com
Kota Jayapura

Kesadaran Warga Untuk Miliki e-KTP Masih Minim

Jayapura,- Warga Kota Jayapura nampaknya belum banyak yang paham tentang pentingnya kepemilikan identitas diri. Padahal amanat UU 24 tahun 2013 perubahan UU 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan mengisyaratkan setiap warga negara yang sudah berusia 17 tahun keatas wajib memiliki e-ktp dan jika tidak memiliki maka akan dikenakan denda 50 ribu rupiah.
Namun dari pengamatan di lapangan sejak dilakukan operasi yustisi e-ktp oleh pemerintah kota jayapura sejak tahun 2013-2014 adanya peningkatan jumlah warga yang terjaring karena tidak memilki administrasi kependudukan, itu artinya kesadaran warga untuk memiliki e-ktp sangat minim.
Walikota jayapura,DR.Benhur Tommy Mano, MM, ketika dimintai keterangan disela yustisi e-KTP di Gor Cenderawasih, Kamis (11/10) mengakui kesadaran warga kota untuk mengurus administrasi kependudukan, termasuk e-ktp masih rendah. Pada hal, kata BTM e-ktp merupakan tanda bukti diri. “Dimana pun dia tinggal harus memiliki tanda pengenal yang jelas,” kata walikota
Tegas walikota, selama kita masih berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia,maka dimanapun kita berada harus memiliki bukti diri sebagai warga indonesia,”katanya. “Saya menginginkan warga kota jayapura warga yang tertib administrasi,”lanjutnya.
Ia pun menghimbau kepada warga masyarakat yang belum memiliki e-ktp untuk mengurusnya di Dinas Kependudukan ataupun Distrik dan Keluarahan di Kota Jayapura.
“E-ktp ini gratis, tidak dipungut biaya. Saya minta kepala distrik maupunn kelurahan untuk melakukan swiping e-ktp disetiap rumah penduduk, untuk mengetahui warga tersedut memili tanda bukti diri,” kata BTM.
Dan kepada Kepala Distrik atau kepala Kelurahan, walikota mengingatkan untuk menyalurkan e-ktp kepada warga yang telah selesai dicetak. Selain e-ktp juga ada administrasi kependudukan lainnya yang harus diurus, seperti, Kartu Keluarga (KK), Akte Kelahiran, Akte PerPerkawinan,Akte Pengakuan atas hak-hak anak dan akte kematian,” setiap warga Negara Indonesia harus memiliki surat-surat tersebut,” ujarnya.
Ia mengakui sejak awal melakukan yustisi e-ktp, tetapi masih saja banyak terjaring,” itu artinya belum ada kesadaran masyarakat,” katanya.
Pada hal menurutnya dengan adanya data yang lengkap dari masyarakat bisa terlayanan dalam setiap program pembangunan kemasyarakata,” mereka yang memiliki e-ktp akan terlayani terlebih dahulu oleh pemerinta,” katanya
Sementara itu kepala dukcapil kota jayapura merlan uloli mengatakan,Walau operasi yustisi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik sudah dilakukan yang keempat kali ditahun 2014, namun warga yang terjaring masih sangat tinggi,sehingga ia menilai pengurusan e ktp warga kota jayapura masih sangat kurang.
Beberapa jam melakukan operasi berhasil menjaring 494 warga dengan berbagai pelanggaran seperti tidak memiliki identitas jelas,bahkan tidak memiliki sama sekali. “Mereka yang dikenakan denda 415 orang,dengan total uang hasil denda adalah Rp. 11,116.000,” Kata Merlan,  kegiatan yang dilakukan itu bertujuan mengingatkan masyarakat akan betapa pentingnya memilili documen identitas diri.