Pasific Pos.com
Kota Jayapura

Kerawam Region Papua Gelar Pertemuan Akbar

 

Jayapura, – Komisi Kerasulan Awam (Kerawam) Region Papua menggelar seminar nasional yang diikuti lima Keuskupan yang ada di Papua dan diikuti oleh umat Katolik di Jayapura.

Seminar nasional ini mengambil tema ” peran umat Katolik dalam pembangunan politik di tanah Papua”

Ketua panitia Peter Tukan mengatakan, dalam seminar ini ada delapan narasumber. Antara lain, Kiki Syahnakri akan mempresentasikan Dinamika Politik Nasional; Mulyawan Margadana dan Putut Prabantoro dengan pembahasan Kerasulan Politik Orang Katolik – Perspektif Nasional. Vitalis Yumte dan Saul Wanimbo membahas topik Kerasulan Politik Orang Katolik – Perspektif Papua; Restu Hapsari membahas Etika Pelaku Politik – Perspektif Nasional; Latifa Anum Siregar membahas Etika Politik dan Persoalan Politik Papua – Perspektif Papua serta Kombes Pol. Sri Suari dalam bahasan Politik dan Korupsi – Perspektif Penegak Hukum.

Peter Tukan pun menjelaskan dasar pemikiran pelaksanaan kegiatan ini adalah umat katolik berhak untuk bicara dalam masalah sosial ekonomi, sesuai dengan hati nurani manusia. Kewajiban sosial adalah kewajiban moral. Karena itu, gereja mengingatkan para anggota gereja agar tidak menarik diri dari tanggung jawab sosial itu.

Pada bidang politik, kaum awam beriman Kristen mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk berpolitik praktis, tanpa mengatasnamakan Gereja. Keterlibatan awam dalam dunia politik merupakan pemenuhan panggilan untuk peduli pada persoalan dan cita-cita hidup bermasyarakat dan berbangsa.

“Marilah kita berpolitik secara benar, bukan demi kekuasaan pada dirinya sendiri, melainkan demi merayakan kemanusiaan, terutama kelompok massa yang dimarginalisasikan oleh kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, dan diskriminasi,” ujar Peter Tukan, Jumat (15/2/18) di auditorium Uncen saat pembukaan seminar nasional.

Lebih lanjut Peter mengatakan melalui kegiatan ini Gereja Katolik di Tanah Papua mengajak umatnya untuk menjadi sakramen yaitu tanda yang kelihatan dari rahmat yang tidak kelihatan bagi semua orang, tanpa membedakan asal-usul daerah, suku, agama, ras, golongan, partai politik, maupun kelompok pendukung para calon kepala daerah, calon presiden dan calon anggota legislatif manapun juga.