Pasific Pos.com
Headline

Keputusan Mendagri Dinilai Dapat Menimbulkan Kegaduhan di Papua

Along : Mestinya Dalam Pengusulan Calon Penjabat Gubernur Harus Mengacu Pada UU

 

Jayapura, – Wakil Ketua Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM, Tan Wie Long menilai keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo untuk menunjuk perwira tinggi dari kalangan TNI/Polri sebagai penjabat Gubernur di Papua, dapat menimbulkan kegaduhan situasi di Papua.

“Sebaiknya jangan lagi menimbulkan kegaduhan-kegaduhan di masyarakat Papua,” kata Tan Wie Long ketika ditemui Wartawan di ruang kerjanya, Rabu (31/1/18).

Menurut Politisi Partai Golkar ini, mestinya dalam pengusulan calon penjabat gubernur itu, harus mengacu pada UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, terutama pasal 201 ayat 9 dan 10.

Apalagi, kata Along, panggilan akrab dari Tan Wie Long, bahwa UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada sudah sangat jelas bahwa apa yang menjadi kewenangan seseorang yang bisa menjabat sebagai penjabat gubernur yang diusulkan Kemendagri kepada Presiden.

“Jadi, jika mengacu UU Nomor 10 tahun 2016, sebenarnya tidak ada hal-hal yang bisa dilakukan tentang adanya wacananya dari Kemendagri untuk menunjuk perwira tinggi TNI atau Polri menjadi penjabat gubernur. Sehingga ini yang perlu kita sama-sama melihat regulasi yang ada,” jelas Along.

Apalagi juga ada dalam UU Nomor 5 tahun 2014 tentang jabatan ASN terutama pasal 13.

Untuk itu, pihaknya berharap, hal itu dapat dilihat sebagai pedoman untuk menunjuk seorang penjabat gubernur, sesuai dengan aturan yang ada.

Selain itu, juga ada PP Nomor 16 tahun 2017, yang turunannya dari UU ASN, termasuk Permendagri Nomor 1 tahun 2018.

“Jadi mari kita lihat semua ini berdasarkan aturan. Jangan serta merta hanya karena kepentingan tertentu. Jika Kemendagri mengacu pada UU Pilkada, ini kan baik dan positif, karena tidak akan membuat polemik dan gaduh terhadap apa yang diinginkan oleh Mendagri, sehingga hal itu harus dipikirkan kembali,” tegas Along.

Namun pihaknya berharap, Presiden sebelum menyetujui usulan Mendagri terhadap nama-nama calon penjabat gubernur itu, harus betul-betul dicermati dengan baik, sehingga tidak menjadi blunder.

“Sekali lagi, perlu adanya sebuah kajian yang lebih dalam, terutama kita minta para pakar tata negara untuk memberikan masukan kepada pemerintah. Apa yang diinginkan oleh Mendagri ini dapat disetujui secara hukum atau tidak?, ” tandasnya.

Bahkan, legislator Papua ini mempertanyakan, pernyataan dari Mendagri bahwa jika dari tujuh Pilgub di daerah, nantinya penjabat Eselon I di Kemendagri akan habis atau kosong jika ditunjuk semua menjadi penjabat Gubernur.

“Jadi, ini juga menjadi pertanyaan juga. Kira-kira dalil penyampaian seperti itu, bernuansa politis atau tidak,” ketusnya.

Ia menilai, polemik penunjukan penjabat gubernur ini, semua bermuara pada Pesiden.

Along menambahkan, semoga Presiden bisa menerima kritikan-kritikan, atau pun hal-hal berkaitan dengan tentang wacana Mendagri dikaji kembali.

“Tapi harus melihat aturan yang berlaku, sehingga tidak muncul kegaduhan baru di Papua, apalagi mendekati penetapan calon kepala daerah. Itu perlu sebuah hal-hal yang betul-betul meneduhkan, ” pungkasnya. (TIARA)