Pasific Pos.com
Headline

Kepolisian dan Amensty Internasional Indonesia Berbeda Pemahaman

Kapolda Papua : Itu Sebuah Penyampaian Informasi Yang Agak Tendensius

 

Jayapura, – Kapolda Papua, Irjen Pol. Boy Rafli Amar menegaskan, ada pemahaman yang berbeda antara Amnesty Internasional Indonesia dengan pihak Kepolisian.

“Makanya hari ini saya sandingkan. Anggota polisi saja banyak yang ditembak mati. Jadi ada pemahaman yang berbeda dan keberadaan kita ini sebenarnya untuk menjalankan tugas,” tegas Kapolda Papua kepada awak media di sela-sela acara Refleksi Semester I Kapolda Papua Samara, Mapolda Papua, Selasa (3/7/18).

Sebelumnya, Amnesty Internasional Indonesia, pada Senin (2/7/18) yang berlangsung di Hotel Fave Kota Jayapura, telah meluncurkan laporan investigasi terbaru yang berjudul “Sudah, Kasih Tinggal Dia Mati”.

Dalam laporan tersebut, Amnesty Internasional mencatat berbagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh aparat keamanan di Papua dan Papua Barat dalam kurun waktu 8 tahun terakhir.

 

Amnesty Internasional Indonesia Luncurkan Laporan Investigasi

Yang menurut pihak Lembaga Amnesty Internasional Indonesia, hampir semua pelaku belum pernah diadili lewat sebuah mekanisme hukum yang independen.

Apalagi dalam laporan yang disusun juga mencatat ada 69 kasus pembunuhan diluar hukum (unlawfull killings) di Papua dari tahun 2010-2018 ini.

“69 insiden tersebut tidak diproses melalui mekanisme hukum yang transparan. Buktinya dari 69 insiden itu tak ada satupun pelaku yang menjalani pemeriksaan dengan lembaga independen, 25 kasus tak ada investigasi sama sekali, bahkan tak ada pemeriksaan internal, dan dalam 26 kasus para penegak hukum mengaku melakukan pemeriksaan internal namun tidak mempublikasikan hasilnya,” ungkap Peneliti Amnesty Internasional Indonesia, Papang Hidayat kepada Pasific Pos di Fave Hotel, Kota Jayapura, Senin (2/7/18).

Menanggapi hal tersebut, Kapolda juga menjelaskan, bahwa ada pidana yang melibatkan oknum polisi dan ditindak melalui prosedur hukum yang berlaku.

“Salah satunya oknum kita yang berkelahi dan lawannya meninggal, tapi saat ini oknum kita ini juga sedang menjalani hukuman di Lapas” ujar Kapolda.

Untuk itu, kembali Kapolda menegaskan , jika pihaknya juga tidak akan pernah melindungi oknum polisi yang terlibat dalam tindak pindana.

Apalagi lanjutnya, petugas-petugas yang ditempatkan oleh negara telah memiliki standar operasional prosedur (SOP) dalam penggunaan senjata api.

“Jadi kalau terjadi sesuatu yang diduga ada pelanggaran SOP, maka kita akan sidang personil kita. Jadi kita juga sudah beberapa kali sidangkan personil kita. Dan tentunya hali ini harus dilihat secara objektif. Bukan petugas kita datang tiba-tiba kemudian menghilangkan nyawa orang, tidak seperti itu” jelas Kapolda.

Bahkan kata Kapolda, pihak kepolisian juga punya tata cara penggunaan senjata api agar tidak digunakan secara sewenang-wenang oleh aparat kepolisian.

“Kita juga punya Perkab No. 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan. Jadi ada tahapan-tahapan yang dilalui atau tidak. Kalau ada tahapan yang tidak dilalui dilihat dulu apakah dalam keadaan terdesak atau keadaan yang sebenarnya tidak perlu mengeluarkan tembakan. Nah disini tentu harus melalui suatu proses investigasi dan pemeriksaan” terangnya.

Menurut Kapolda Papua, apa yang disampaikan oleh Amnesty Internasional Indonesia, kemarin itu adalah sebuah penyampaian informasi yang agak tendensius karena pihak Kepolisian dan Amensty Internasional berbeda pemahaman.

“Jadi itu adalah sebuah penyampaian informasi yang agak tendensius,” kata Kapolda Boy Rafli Amar.

Kapolda Papua menambahkan, selain itu juga berbeda visi dalam menyikapi situasi.

“Kita ini alat negara yang sudah dibekali dengan aturan dan ada sangsi kalau melanggar. Jadi sangsinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Apabila ada unsur kesengajaan berkaitan dengan menghilangkan nyawa orang lain, maka pidana umum diberlakukan” tegas Kapolda Papua, Irjen Pol. Boy Rafli Amar. (TIARA)