Pasific Pos.com
Info Papua

Kepala BKKBN Papua Imbau Pasutri Tunda Kehamilan di Masa Covid

BKKBN Papua
Charles Brabar, SE.M.Si

Jayapura — Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua, Charles Brabar, SE.M.Si mengimbau agar pasangan suami istri (pasutri) di Papua sedapat mungkin bisa menunda kehamilan di masa pandemi Corona Virus Disease atau Covid-19.

“Karena resikonya tinggi bagi kesehatan ibu dan janin. Di masa Covid ini kan, semua orang butuh imun tubuh yang kuat. Resiko penularan wabah ini juga besar bagi ibu hamil. Sementara itu, jika hamil, mendatangi fasilitas kesehatan seperti rumah sakit atau Puskesmas juga beresiko tertular. Tetapi kalau yang sudah terlanjur hamil tidak apa-apa. Kita imbau yang belum agar mempertimbangkan untuk ditunda,” kata Charles Brabar, Senin (11/05).

Dikatakannya pula, Badan Kependudukan Dunia United Nations Population Fund (UNFPA) sudah memprediksi bahwa sejumlah kebijakan untuk memutus mata rantai penularan virus seperti penutupan wilayah (lock down), tinggal di rumah saja (stay at home), dan kerja dari rumah (work from home) berdampak pada tingginya angka kehamilan tiga empat bulan belakangan.

“Diprediksi akan ada penambahan jumlah penduduk di masa Covid, ada baby boom. Di Indonesia sudah terjadi, seperti di Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat dan Nagekeo, NTT. Jumlah orang yang hamil naik seratus persen lebih. Ini yang kita kuatirkan terjadi kehamilan yang tidak diinginkan terjadi di Papua,” katanya.

Oleh karena itu, Kepala BKKBN RI dr Hasto Wardoyo, Sp.OG(K) telah menginstruksikan kepada pihaknya untuk membangun kerjasama dan koordinasi dengan Ikatan Bidan Indonesia di Provinsi Papua dan kabupaten/kota untuk bersama-sama memberikan pencerahan dan pelayanan kontrasepsi jangka pendek dengan pemberian pil, suntik dan kondom.

“Kita inginkan kesehatan ibu dan bayi yang akan lahir. Kami tetap koordinasi dengan para bidan di kabupaten/kota. Juga kami beri bantuan berupa masker, sarung tangan, bahan makanan dan sosialisasi kepada para bidan dan masyarakat. Kami dari Provinsi tidak bisa turun langsung ke seluruh kabupaten karena kondisi transportasi penerbangan yang masih ditutup sejak 26 Maret hingga hari ini,” katanya.

Artikel Terkait

Wagub : Tak Taat Protokol Kesehatan, Calon Kepala Daerah Didiskualifikasi Saja

Bams

Bupati se Papua Diminta Terbitkan Perbup Disiplin Protokol Kesehatan

Bams

Pegawai Terpapar Corona, Kantor Bappeda Papua Ditutup

Bams

Kemenkes Turunkan Tim, Pantau penanganan Corona di Papua

Bams

PMI Papua Terus Berupaya Putus Mata Rantai Penyebaran Covid-19

Bams

Polres Waropen Akan Lebih Pertekat Protkes

Afrans

Tindak Lanjuti Inpres No.6, Pemda Waropen Gelar Rapat Internal

Afrans

Alami Defisit, Proyek Besar di Papua Ditunda

Bams

Pemuda Papua Jadi Agen Perubahan Covid-19

Bams