Pasific Pos.com
Sosial & Politik

Kepala Bappeda Mambra Bantah Lakukan Penyalahgunaan Kewenangan dan Anggaran

 

Jayapura, – Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kabupaten Mamberamo Raya, Yulius Yoseph Watori dengan tegas membantah, jika pihaknya telah melakukan penyalahgunaan kewenangan terkait penunjukkan pegawai maupun penyalahgunaan anggaran pada instansi yang dipimpinnya tersebut.

“Saya bantah itu. Tuduhan itu merupakan pembohongan publik dan tidak benar,“ tegas Watori via telepon selulernya, Kamis (7/6/18).

Bahkan, Watori membantah telah melakukan pengabaian SK Bupati Mamberamo Raya terkait penunjukan pejabat di BP3D Mamberamo Raya.

Sejak pelantikan pejabat eselon pada 12 Juli 2017, Elimas Luther Yensenem sebelumnya menjabat sebagai pelaksana tugas kepala BP3D Mamberamo Raya.

“Setelah pelantikan, sehari kemudian saya telepon dia untuk bertemu supaya jika ada pekerjaan-pekerjaan yang dia sudah lakukan belum selesai, itu supaya saya bisa lanjutkan dan selesai. Jangan sampai, saya potong ada pihak lain yang merasa dikorbankan, namun setelah pelantikan itu, tidak pernah ketemu sampai hari ini,“ jelas Watori.

Menurut Watori, semestinya setelah pelantikan itu, dia kembali sebagai sekretaris BP3D Mamberamo Raya, namun sampai sekarang tidak pernah masuk kantor.

Bahkan, lanjut Watori, ia membangun komunikasi yang tidak baik dengan staf – staff lain sehingga bermusuhan dengannya.

“Tapi, puji Tuhan, staff saya yang saya bawa naik, saya lapor bupati, itu dilantik oleh bupati. Bukan saya yang lantik bersama beberapa kepala bidang. Jadi, mereka dukung saya dalam tugas sehingga bisa berjalan sampai hari ini, instansi kita di Mamberamo dari sisi penataan sudah cukup bagus dibandingkan ditahun sebelumnya,“ jelasnya.

Terkait dengan pejabat, Jelas Watori, itu lantaran yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas sebagai sekretaris, hingga ia menunjuk salah satu kepala bidang untuk melaksanakan tugas-tugas itu, selama dia tidak ada ditempat.

“Termasuk Susan, selaku Kasub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset BP3D. Jadi tidak ada pelantikan pejabat untuk menggantikan dia. Yang ada saya menunjuk satu staf untuk melaksanakan tugas itu, karena Susan maupun Yensenem sejak pelantikan saya itu sampai hari ini tidak masuk kantor. Kalau mereka masuk, ya mereka bisa laksanakan tugas, selama mereka tidak melaksanakan tugas, ya saya tunjuk kepala bidang dan staf untuk melaksanakan tugas itu. Jadi, saya tidak sewenang-wenang dan itu saya laporkan ke pak sekda, karena mereka tidak aktif 12 Juli 2018. Tambahan penghasilan mereka dan lainnya, saya pending dan mereka tidak dapat, karena mereka tidak melaksanakan tugas,“ paparnya.

Ketika disinggung terkait tudingan penyalahgunaan anggaran, Watori juga membantahnya dengan tegas. Bahkan, Watori menjelaskan jika hal itu tidak dilakukannya sama sekali, apalagi bermaksud memperkaya diri sendiri.

“Saat itu, belum ada kegiatan satupun yang jalan, pejabat juga belum ada di Kabupaten Mamberamo Raya yang melaksanakan tugas, dia sudah keluarkan uang karena dia mungkin sudah dekat mau pelantikan pejabat, dia dalam waktu dua bulan sudah keluarkan uang sekitar RP 7 miliar,“ bebernya.

Padahal, kata Watoro, sampai Desember 2017, Respek belum masuk. Verifikasi keuangan mereka minta harus dipertanggungjawabkan.

“Terkait hal itu, saya surati dia. Kalau saudara tidak bisa mempertanggungjawabkan itu, supaya disetor kembali ke kas. Nah, ternyata dia mulai main macam-macam, termasuk dia lihat saya mengambil uang untuk menyelesaikan RPJMD di Jayapura, dia buat laporan macam-macam kenapa saya yang harus bawa uang di Jayapura. Itu spesimen di bank itu cuma pengguna anggaran dan bendahara yang bisa mengambil uang,“ terangnya.

Namun, kata Watori, saat itu bendaharanya tengah berduka karena orang tuanya meninggal di Makassar, sehingga buka cek dan uang itu bisa terima dan ia mengambilnya. Itupun sebesar Rp 800 juta untuk membayarkan RPJMD yang sudah dilaksanakan dan tinggal bayar, sehingga uang itu dicairkan dan ia menyelesaikannya melalui sekda.

“Jadi, satu sen pun saya tidak makan uang itu. Namun itu dipersoalkan. Padahal, BPK sudah jelas jika itu sudah sesuai prosedur. Tidak ada indikasi saya memperkaya diri itu tidak ada,“ tandasnya.

Watori menambahkan, justru ada hasil audit BPK tahun 2017 ada 60 komponen yang harus ditindaklanjuti sampai batas akhir 21 Juni 2018.

“Akhirnya saya surati dia untuk segera menyelesaikan administrasi ini. Karena kalau tidak selesaikan, maka BPK sudah tetapkan harus jadi temuan dan dikembalikan, ya saudara harus setor kembali. Nah, itu saya buat surat itu, terus muncullah provokasi itu hingga keluar di media,“ jelasnya lagi. (TIARA)