Pasific Pos.com
Papua Barat

Kemenkumham Deteksi Adanya OBH Ilegal di Papua Barat

Manokwari, TP – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kanwil Papua Barat melaksanakan identifikasi dan penjaringan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) melalui FGD peningkatan jumlah OBH dalam rangka verifikasi dan akreditasi OBH tahun 2018, di Aulla Kemenkumham Kanwil Papua Barat, Jumat (6/7).

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Ham Kanwil Kemenkumham Papua Barat, Agustinus Pardede mengatakan, kegiatan tersebut dalam rangka penjaringan OBH untuk menambah peningkatan nilai dan mutu agar sebanding dengan jumlah populasi penduduk di provinsi Papua Barat saat ini.

Dia menuturkan, sesuai data yang dimiliki Kemenkumham Kanwil Papua Barat saat ini hanya terdapat 4 OBH di Papua Barat dengan nilai akreditasi bervariasi, tetapi yang aktif hanya 3 OBH, sementara 1 lainnya tidak aktif melaksanakan pendampingan bantuan hukum.

Antara lain, Perhimpunan Bantuan Hukum Keadilan dan Perdamaian (PBHKP) Kota Sorong, Yayasan Mon Inim Ono Yamiko (YMIOY) Fak-fak, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Manokwari, dan Pos Bantuan Hukum Advokad Indonesia (Pos Bakum Adim) Papua Barat.

“Kalau kita lihat Provinsi Papua Barat memiliki wilayah yang sangat luas, sehingga dengan adanya verifikasi dan akreditasi, mudah-mudahan bisa bertambah OBH di Papua Barat,” ucap Pardede kepada para wartawan di Kanwil Kemenkumham Papua Barat, kemarin.

Lanjut dia, Kemenkumham menargetkan melalui kegiatan tersebut bisa bertambah minimal 2 OBH untuk tahun ini supaya dapat memudahkan masyarakat kurang mampu yang ingin mencari keadilan agar dapat terbantu.

Menurut Pardede, verifikasi dan akreditasi sangat perlu dilakukan sebab sejauh ini Kemenkumham Kanwil Papua Barat telah mendeteksi adanya OBH yang belum sah dimata hukum atau masih illegal.

Ditegaskannya, OBH yang belum sah tersebut nantinya akan dilakukan penjaringan oleh Kemenkumham Kanwil Papua Barat supaya dapat bergerak secara legal.

Hal ini dilakukan, sebab diungkapkan Pardede, dalam setahun Kemenkumham Republik Indonesia menyediakan alokasi dana hingga Rp. 400 juta, untuk menunjang proses pendampingan yang dilakukan OBH, dengan peruntukannya khusus bagi masyarakat tidak mampu.

Meski demikian, Pardede mengaku, selama tahun berjalan ada banyal OBH yang mengajukan permohonan kepada OBH namun banyak pula yang tidak lolos verifikasi karena bergerak dibidang sosial.

Ditanya standar apa yang ditetapkan untuk verifikasi OBH, Pardede mengaku, yang terpenting OBH yang bersangkutan harus memiliki pengurus dalam jumlah yang memadai serta memiliki standar advokasi dan berbadan hukum. [BOM]