JAYAPURA – Kementerian Dalam Negeri optimistis pelaksanaan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden di Papua akan berjalan aman dan lancar.
Hal itu disampaikan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Soedarmo dalam paparannya pada acara Fokus Grup Diskusi (FGD) Kesiapan Pengamanan Pileg dan Pilpres 2019 di Papua yang berlangsung di Jayapura, Jumat (5/4).
Mantan Penjabat Gubernur Papua ini mengatakan, belajar dari pengalaman pemilu kepala daerah sebelumnya, dimana persoalan yang dihadapi lebih berat, justru dapat terlaksana dengan sukses, aman dan lancar
“Pemerintah pusat sudah meyakini, kami yakin betul bahwa pelaksanaaan pileg dan pilres di Papua pasti berjalan dengan aman sukses dan menghasilkan pemimpin yag baik. Kami sangat yakin dan percaya karena sudah ada pengalaman seperti Pilkada (baik pilgub dan pilbup) yang berjalan dengan aman. Dimana persoalannya lebih berat dari pileg dan pilpres,”ujarnya optimis.
Menurut mantan Penjabat Gubernur Papua ini, pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia ini tentunya dapat berjalan sukses, jika ada sinergitas antara semua pihak tidak hanya penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu tetapi juga pemerintah, TNI Polri dan seluruh elemen masyarakat
“Terpenting ada keinginan bersama untuk mensukseskan pemilu serentak, sinergitas berjalan sesuai denga tugas pokok dan fungsi masing masing institusi. Jika itu dilakukan dengan maksimal, maka dipastikan semua bisa berjalan dengan baik,”tutur Soedarmo yang mengaku senang bisa kembali ke Papua karena bisa menikmati kuliner kesukaannya yakni Papeda dan menikmati kopi.
“Tujuan utama saya ke Papua sih bukan untuk menghadiri acara ini (FGD) tetapi mau menikmati kuliner papeda dan minum kopi,” katanya bercanda.
Di kesempatan itu, dia mengajak seluruh stake holder di bumi cenderawasih dapat berkontribusi dalam menyukseskan pileg dan pilpres pada 17 April 2019 mendatang.
“Kontribusi pemilih juga menjadi salah satu indikator keberhasilan pemilu sesuai ketetapan RPJMN. Diharapkan presentase pemilih 77,5 persen bisa terwujud,’harapnya
Terkait stabilitas keamanan dalam pelaksanaan pemilu, Soedarmo yang mengisi jabatan Penjabat Gubernur Papua periode 2017 – 2018 lalu ini menegaskan, adalah menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala daerah dalam hal ini Gubernur, Bupati maupun Walikota beserta jajaran. Sementara keterlibatan masyarakat dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu TNI Polri sebagai pelaksana tugas kewenangan dari Kepala Daerah
“Jadi yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas keamanan saat pemilu adalah pemerintah daerah, sementara TNI Polri hanya bertugas untuk meng-eksekusi( jika terjadi gangguan tersebut),”beber Soedarmo
“Sukses masalah keamanan, sukses pencalonan, sehingga menghasilkan pemimpin yang memiliki integritas, kredibilitas, tanggung jawab serta amanah,” sambungnya.
Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal dalam arahannya menyatakan, kegiatan FGD ini sangat penting dalam rangka menyamakan persepsi menyongsong pilpres dan pileg di bumi cenderawasih.
“Untuk konteks nasional kita di Papua dari segi kuantitas menjadi minoritas. Namun pileg ini menjadi sangat penting dalam dunia perpolitikan di Indonesia makanya kita harus beri contoh terbaik dalam berdemokrasi dan berpolitik. Papua harus bisa lebih baik dari daerah lainnya,” katanya.
Seperti diketahui pemilu di Papua berbeda dengan daerah lain, karena ada sebagian daerah yang masih menggunakan sistem noken mengacu pada kearifan lokal masyarakat Papua. Dimana penggunaan sistem ini kerap menjadi pemicu terjadinya konflik horisontal yang membuat Papua selalu diklaim sebagai daerah konflik pemilu di Indonesia.