Pasific Pos.com
Papua Barat

Kapolda Buka Musrembang Polda Papua Barat Tahun 2018

Manokwari, TP – Kapolda Papua Barat, Brigjen Pol. Brigjen Pol. Rudolf Alberth Rodja membuka Musrembang Polda Papua Barat tahun 2018 dengan tema ‘Reformasi birokrasi Polri untuk stabilitas keamanan Papua Barat dan suksesnya pemilu 2019’ di Aston Niu Hotel, Senin (16/7).

Dikatakan Kapolda, dalam bidang pertahanan dan keamanan isu startegis yang di usung dalam RPJMN 2015-2019 adalah peningkatan kapasitas dan stabilitas keamanan nasional.

Untuk mencapai kondisi yang diharapkan tersebut, pemerintah telah menetapkan RKP (rencana kerja pemerintah) tahun 2019 yang merupakan penjabaran dari RPJMN 2015-2019, dimana, tahun 2019 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2015-2019. Sehingga melalui penguatan tersebut, Musrembang dapat dilaksanakan dengan pendekatan tematik, holitik, integrative dan special.

Menurut Kapolda, Musrembang  adalah sebuah mekanisme perencanaan untuk mempertemukan usulan atau kebutuhan (bottom up planning) dengan apa yang akan diprogramkan oleh pemerintah.

Diungkapaknnya, kegiatan Musrembang Polda Papua Barat merupakan langkah strategis bagi Polda Papua Barat untuk menindaklanjuti hasil Musrembang Polri, sekaligus untuk menguatkan arah, target dan sasaran pembangunan Polda Papua Barat pada renstra tahun 2015-2019.

Selain itu, Musrembang diharapkan dapat menjadi wadah untuk membahas kebijakan dan strategi dalam pelaksanaan tupoksi Polri, khususnya prioritas di bidang keamanan guna mendukung RKP 2019 serta program prioritas Kapolri yang telah ditaungkan ke dalam dalam renstra Polri.

“Kegiatan ini juga harus dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan gagasan, ide dan inovasi yang produktif didalam memecahkan berbagai persoalan di bidang perencanaan  dan anggaran yang selama ini menghambat  tugas pokok Palda Papua Barat,” ucap Kapolda.

Lanjut dia, rencana kerja Polda Papua Barat tahun 2019 yang akan disusun dalan Musrembang ini harus mengarah pada hasil analisa dan evaluasi pelaksanaan anggaran Polri tahun 2016, 2017 yang dilihat dari realisasi anggaran dan capaian kerja, juga harus mencermati penilaian pemerintah terhadap akuntabilitas keuangan.

Ditambahkan Kapolda, Kasatker dan Kasatwil juga harus benar-benar memberikan masukan yang aplikatif dan bermanfaat untuk perencanaan dan kebutuhan anggaran di kesatuannya hingga ke Polsek dan Polsubsektor, dengan memperhatikan ketersediaan anggaran yang dialokasikan pemerintah di pagu indikatif.

Untuk itu, dirinya meminta, penyusunan rencana kerja Polda Papua Barat tahun 2019 dilakukan secara bersungguh-sungguh dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategi, baik global, regional dan nasional dan lokal dengan tetap memperhatikan dampak ikutan yang akan timbul. [BOM]