SENTANI- Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dan Forum Pemuda Peduli Pembangunan Kabupaten Jayapura (FP3KJ) meminta kepada Pemerintah Distrik (Pemdis) Sentani dan tiga Pemerintah Tingkat Kelurahan yang ada dibawahnya untuk meninjau kembali data penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) yang digunakan oleh pemerintah distrik setempat karena penerima BST di Distrik Sentani hanya mencakup 134 Kepala Keluarga (KK), sementara Pemerintah Distrik telah mengumumkan penerima BST dari data Kementerian Sosial (Kemensos) RI itu lebih dari 134 KK.
Koordinator Humas Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kabupaten Jayapura, Aliapsyi Ade Seberan, Rabu (10/6) siang mengatakan, bahwa pembagian BST yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jayuapura melalui Pemerintah Distrik Sentani itu hendaknya mengacu kepada aturan dan kriteria yang ditetapkan sebagai penerima bantuan tersebut.
Dia menanyakan apakah yang mendapat bantuan selama ini sudah sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ditetapkan atau belum.
Ali mengatakan, pihaknya sebagai organisasi mahasiswa dan kepemudaan di daerah ini bersedia untuk melakukan pendataan ulang apabila diperlukan, sehingga penyaluran bantuan benar-benar disalurkan tepat sasaran.
“Ke depannya pendataan ulang ini harus dilakukan. Sebab, kalau tidak dilakukan peninjauan kembali terhadap data penerima BST itu akan sulit untuk menyalurkan BST secara tepat sasaran,” katanya.
Senada dengan hal itu ditempat yang sama, Koordinator Forum Pemuda Peduli Pembangunan Kabupaten Jayapura ( FP3KJ), Manase Bernard Taime mengatakan, bahwa apapun itu bentuknya penyaluran bantuan dari pemda kepada masyarakat hendaknya mengacu kepada data kependudukan dimasing-masing Distrik, Kelurahan hingga Kampung.
Menurutnya, program Bantuan Langsung Tunai (BLT) itu sudah ada sejak masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sementara untuk Bantuan Sosial Tunai (BST) ini baru dilakukan oleh Kementerian Sosial RI.
“Terjadi kekeliruan dan tidak tepat sasaran bantuan BST yang diberikan, adalah minimnya data yang dimiliki oleh aparat pemerintah dari tingkat bawah hingga atas,” paparnya.
Sementara itu, salah satu Pemuda di Kota Sentani Hyerenimus Yoku mengaku siap untuk melakukan pendataan kembali apabila diinginkan oleh Pemerintah Distrik maupun Kelurahan.
“Ada data pembanding yang dimiliki nantinya ketika pendataan ulang dilakukan, sehingga ketika menghadapi kondisi seperti saat ini sudah tidak ada kepanikan dan kesalahan dalam menyalurkan bantuan BST,” tukasnya.
