Pasific Pos.com
Papua Barat

Kadis PUPR Mansel Kumpul Fasilitator Klarifikasi Informasi Pungli Dana Rehab Rumah

Ransiki, TP – Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Perumahan Rakyat (PR), Ir. Yacobus Harewan, benarkan bahwa dirinya telah mengumpul sejumlah fasilitator program rehab rumah wilayah distrik Nenei pada Rabu (24/7) lalu di kantronya di Ransiki.

Tujuan dari langkah itu untuk mencari tahu atau menggali kebenaran dari informasi yang diterimanya dari salah satu stafnya setelah menerima laporan dari masyarakat yang menyebutkan bahwa telah terjadi pungutan liar dari oknum fasilitator terhadap pemilik rumah yang menerima bantuan rehab rumah melalui prgoram rehab atap, lantai dan dinding (ALADIN) milik Dinas PUPR di wilayah distrik Nenei.

Dari hasil pertemuan tersebut kata Harewan, para fasilitator membatah bahwa tidak ada pungutan terhadap penerima bantuan rehab rumah ALADIN.

Menurut pengakuan para fasilitator kata Harewan, hanya menerima uang makan dari pemilik rumah tidak lebih seperti diberitkaakan ada pungutan sebesar satu juta rupiah setiap rumah.

Bantahan tersebut, menurut Harewan, juga turut didukung dengan keterangan dari beberapa kepala kampung asal distrik Nenei yang masyarakatnya menerima bantuan yang kebetulan juga datang ke kantornya pada saat berlangsungnya pertemuan antara dirinya bersama fasilitator.

“Nanti kalau mau ini (tau jelas). Tanya ke pak Kore (staf PUPR) karena dia yang menerima informasi dari masyarakat. Tapi masyarakatnya siapa tidak jelas dia tidak tulis nama dan segala macam. Makanya kemarin saya ambil tindakan hari Rabu itu kami kumpul dengan fasilitator, falitator semua tidak tau apa-apa. Kepala kampung Disi datang dengan beberapa kepala kampung bilang tidak ada kasi-kasi uang, cuman kita kasian dia (fasilitator) cape jadi kasi uang makan,” jelas Harewan melalui sambungan telepon.

Lebih lanjut Harewan jelasakan, dirinya sampaikan kepada kepala kampung bahwa lain kali jangan lagi begitu, karena uang Rp. 1 juta saja orang kira pungli.

“Makanya dari dulu itu saya bilang bapak dorang (kepala kampung) masyarakat punya uang itu jangan kasi, kalau mau kasi kasi dorang (fasilitator) makanan, jangan kasi uang. Nanti kalau dicium wartawan nanti ditulis lagi, polisi dengar lagi mereka akan telusuri,”kata Harewan.

Singgung soal infromasi terjadi pungli juga terjadi tahun sebelumnya, Herwan memastikan informasi tersebut tidak benar. Sebab dana tukang baru saja dicairkan tahun 2019 atau beberapa bulan lalu.

“Sementara 100 itu baru dibayar, karena upah tukang baru dibayar. Kalau ada orang bilang dari tahun lalu itu tidak benar, sedangkan dana baru dicarikan,”kata Harewa.

Masih melalui sambungan telepon, Harewan juga menyayangkan bahwa pemberi informasi juga tidak menyebutkan diri dan nama secara jelas untuk mempertangugng jawabkan informasi yang disampaikan. Sehingga membuat dirinya sebagai pimpinan juga tidak mengambil langkah terlalu jauh untuk membuktikan dilapangan.

“Jadi kita mau membuktikan infromasi itu susah. Yang informasi ke kita dia saja tidak tau siapa yang kasi informasi. begitu,”kata Harewan lagi.

Sebelumnya pada Senin (22/7) lalu, kepada sejumlah media di halaman kantor Bupati, Harewan, mengaku bahwa stafnya menerima ada laporan dari masyarakat bahwa terjadi pungli kepada 49 masyarakat pemilik rumah yang direhab tahap pertama. Masing-masing rumah dipungut satu juta rupiah.

“Kalau benar tetap kita suru kasi kembali, tidak ada permintaan-permintaan dana sembarang-sembarang. Katanya dorang pungut 49 unit pencairan tahap pertama. Berarti 49 juta. Saya sudah kasi ultimaltum kepada staf untuk cek itu, tapi belum ada kabar, belum dapat inforamsi pasti, tapi saya akan cek dari koordinator fasilitator,”ujar Harewan.

Sementara itu, Staf PUPR yang menerima informasi tersebut, dikonfrimasi tepat berbeda juga meluruskan informasi tersebut, bahwa informasi sebenarnya adalah bukan pungli Rp. 1 juta meliankan hanya uang makan. [CR35]