Pasific Pos.com
Papua Barat

JPU Tuntut Anike Sarah 3 Bulan Penjara dan Denda Rp. 1 Juta

Manokwari, TP – Jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Manokwari menuntut terdakwa, Anike Sarah dengan hukuman 3 bulan pidana penjara dan denda Rp. 1 juta dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Papua Barat, Kamis (1/2).

Anike Sarah tersangkut kasus dugaan pungutan liar (pungli) di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Manokwari, karena terbukti melakukan pungli Rp. 400.000 atas pengurusan izin gangguan Yayasan Pemuda Kreatif atas nama Samuel Bikiou.

Atas tuntutan JPU itu, penasehat hukum terdakwa, Karel Sineri, SH berharap majelis hakim Pengadilan Tipikor Papua Barat bisa memutuskan perkara ini seadil-adilnya.

Sineri mengisahkan, awal Januari 2017, terdakwa menerima permohonan saksi, Samuel Bikiou selaku pemilik Yayasan Pemuda Kreatif untuk mengurus surat izin gangguan dan terdakwa memberikan syarat-syarat pengurusan izin gangguan.

“Klien kami menerangkan proses pembayaran di bank kepada terdakwa. Terdakwa meminta saksi memberikan uang Rp. 750.000. Setelah pembayaran baru terdakwa akan memberikan informasi lanjut ke saksi melalui telepon,” jelas Sineri kepada para wartawan di Pengadilan Tipikor Papua Barat di Manokwari, Kamis (1/2).

Setelah saksi sampai di rumah dan melihat nota pembayaran surat izin gangguan ternyata hanya Rp. 350.000, sehingga saksi kembali menemui terdakwa untuk menanyakan kapan surat izin gangguan itu keluar.

Namun, karena merasa surat izin gangguan keluar terlalu lama, saksi menemui Bupati Manokwari, Demas P. Mandacan meminta penjelasan terkait retribusi izin gangguan.

“Mungkin ada pembicaraan dengan Bupati, saksi kembali mengecek terdakwa di ruang kerjanya. Saksi kembali melapor ke Bupati. Karena Bupati sebagai Ketua Tim Samber Pungli, akhirnya beliau memanggil terdakwa. Terdakwa mengaku di hadapan Bupati dan akhirnya mengembalikan Rp. 400.000 dengan berkas yang tinggal di dalam laci meja kepada saksi di hadapan Bupati,” jelas Sineri berdasarkan fakta persidangan.

Ia menambahkan, saat terdakwa menyerahkan uang itu langsung penyidik Polres Manokwari datang dan mengamankan terdakwa. “Dalam fakta persidangan, klien kami mengaku lupa mengembalikan uang sisa dan klien kami tidak memiliki niat memaksa saksi,” jelasnya.

Menurutnya, berdasarkan fakta persidangan, terdakwa sudah mengembalikan uang, tetapi secara administrasi, terdakwa bertanggung jawab dan dalam perkara ini, terdakwa tidak ditahan berhubung lagi menyusui bayi yang berusia 6 bulan dan wajib menghadiri persidangan.

Ia menambahkan, uang sebesar Rp. 400.000 sudah dikembalikan di hadapan Bupati, dan mengakui kelalaiannya. Dalam tuntutan JPU, sebut Sineri, disebutkan bahwa terdakwa menguntungkan diri sendiri.

“Pertanyaannya menguntungkan diri dari sisi mana? Memang dalam pasal tersebut, terdakwa menguntungkan diri sendiri, tapi kenyataannya berbeda. Kita tidak bisa pakai istilah satu makan Nangka, semua kena getahnya. Ini kan beda-beda, dan dalam tuntutan ini, kami meminta terdakwa dibebaskan,” tukasnya. [FSM-R1]