Pasific Pos.com
Ekonomi & Bisnis

Jokowi Setujui Revisi Perpres 84 Tentang Barang dan Jasa

JAYAPURA,- Gubernur Papua, Lukas Enembe meminta kepada Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) agar di awal bulan Januari tahun ini segera menggelar seminar untuk membahas tentang revisi Peraturan Presiden (Peppres) No. 84 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, yang telah ditandatangani oleh Presiden RI saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pada tanggal 17 Oktober 2012,.

Hal itu diungkap Ketua KAPP Pusat Merry Yoweni kepada wartawan di Jayapura, Senin (08/01/2018). “Kunjungan Presiden Jokowi ke Nabire akhir tahun kemarin, dan, Pak gubernur sudah minta kepada Jokowi agar merubah revisi Perpres 84 tentang kontraktor yang penunjukkan Rp 1 milyar untuk Pegunungan dan daerah Pantai Rp. 500 juta. Dan langsung Presiden Jokowi menelpon kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan siap untuk direvisi,”kata Merry.

Diketahui Izin pengadaan langsung melalui mekanisme pengadaan langsung dengan batas Rp 500 juta itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, yang telah ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pada tanggal 17 Oktober 2012.

Dalam Perpres itu, Presiden bahkan mengizinkan mekanisme pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya sampai dengan Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) untuk wilayah Kabupaten Nduga, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Tolikora, Kabupaten Memberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Paniai, Kabupaten Jayawijaya, dan Kabupaten Lani Jaya.

Menurut Perpres itu, Pengusaha Lokal yang mengikuti Pengadaan Langsung tidak diwajibkan untuk memiliki pengalaman sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.

“Pak gubernur meminta kepada kami untuk segera melakukan seminar nanti di bulan Januari untuk membahas tentang revisi Perpres 84, sehingga tadi langsung diperintahkan kepada kami untuk menyiapkan akademisi, semua pengusaha asli Papua yang berada di Jayapura untuk duduk bersama agar kita nanti lakukan seminar di awal Januari untuk bisa menyelesaikan ini, untuk segera dikirimkan dan segera diproses,”terang Merry lagi.

Sementara itu menjawab pertanyaan soal pandangan KAPP, terkait adanya keluhan dari beberapa pengusaha besar soal pengusaha GEL (Golongan Ekonomi Lemah), dimana saat diberikan proyek pengerjaan, tetapi tidak serius mengerjakannya.

Kata Merry hal ini dikarenakan selama ini tidak terorganisir secara baik. “Ketika kita tidak terorganisir dengan baik. Satu dua orang melakukan kesalahan semua orang kena imbas. Nanti ketika terorganisir dengan baik itu kita sama – sama membuat aturan untuk kira – kira yang tidak mengerjakan panishment atau hukumannya apa. Itu harus jelas,” tukasnya.

Disatu sisi dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur (Pergub) Papua Nomor 45 Tahun 2017 tentang Kamar Adat Pengusaha Papua, menurutnya hal itu sebagai peluang yang baik. “Saat ini yang kita butuhkan adalah persatuan anak – anak Papua untuk membangun diri dengan sistem yang lebih profesional. Jadi kita lebih menetapkan apa yang kita inginkan untuk aturan main yang kita lakukan bersama – sama,”tuturnya.

Disisi lain, Merry mengaku dirinya bukan seorang kontraktor. Akan tetapi untuk mengorganisir hal ini harus ada jalan keluarnya. Sehingga jangan kedepannya satu orang mendapat 2 paket, yang lain malah tidak kebagian. Kemudian kalau dapat malah tidak kerja lagi.

“Kalau dia tidak kerja, dia tidak diberikan panishment dan dia berusaha untuk dapat proyek diberikutnya lagi. Ini tidak boleh terjadi dan ini tidak boleh, sehingga ini kita harus tata lebih baik dan lebih profesional,” tandasnya.