Manokwari, TP – Anggota DPR Papua Barat, John Dimara mengatakan, masyarakat di Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel), khususnya di 3 distrik, masih membutuhkan perhatian dan pembangunan. Perhatian dan pembangunan itu meliputi jalan, rumah layak huni, dan peningkatan ekonomi kemasyarakatan.
Menurutnya, perhatian dan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat diketahui setelah dirinya melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Distrik Oransbari, Momi Waren, Neney, dan beberapa kampung lain.
Diungkapkannya, berdasarkan tatap muka dengan warga, salah satu tokoh masyarakat di Distrik Oransbari, Demi Saroi menyampaikan tentang pengembangan Kakao, pembangunan jalan, jembatan, peningkatan ekonomi para ibu-ibu, dan kelompok nelayan.
“Untuk masalah jalan, mereka mengeluhkan jalan ke arah pantai, tepatnya ke pelabuhan, karena sampai hari ini belum diselesaikan sepanjang 500 meter. Masyarakat ingin kalau bisa pembangunan jalan menuju pelabuhan diselesaikan,” kata Dimara kepada Tabura Pos via ponselnya, belum lama ini.
Terkait pengembangan Kakao, kata dia, masyarakat berharap Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemkab Mansel memberikan bibit dan pupuk supaya masyarakat bisa mengembangkan perkebunan Kakao.
Diutarakan Dimara, permintaan bantuan bibit dan pupuk merupakan hal yang wajar, selain sebagai mata pencarian, lokasinya juga cocok untuk pengembangan tanaman Kakao.
“Daerah yang dulu dikenak Oransbari dan Ransiki, ada PT Cokran yang mengembangkan Kakao, tetapi sampai hari ini tidak ada perhatian pemprov dan pemkab. Ini perlu dikoordinasikan antar Dinas Perkebunan di provinsi dan kabupaten,” harap Dimara.
Untuk peningkatan perekonomian masyarakat, khususnya mama-mama Papua, Dimara mengatakan, di Oransbari sudah terbentuk kelompok mama-mama Papua dengan nama Kelompok Wanita Tani yang bergerak dalam berbagai aspek.
Namun, tambah Dimara, mereka kesulitan mendapatkan bibit sayur dan pupuk, sehingga menjadi kendala dalam mengelola lahan yang cukup besar. Padahal, kata dia, sektor pertanian sudah terbuka lebar di depan mata sebagai salah satu mata pencarian. “Mereka juga minta kalau bisa ada pembinaan untuk meningkatkan kemampuan mengembangan sektor pertanian. Ada juga kelompok nelayan yang minta kalau bisa ada pelatihan dan bantuan peralatan. Mereka juga belum memiliki kartu nelayan, sehingga saya arahkan ke dinas terkait,” tandas Dimara.
Ia menjelaskan, kartu nelayan sangat penting supaya para nelayan di Mansel bisa terdaftar untuk memudahkan mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat, sehingga hal ini harus menjadi perhatian.
Lanjut Dimara, keluhan tentang pembangunan jalan juga dilontarkan warga di Distrik Neney, disampaikan Kepala Kampung Meneri, Robert Tribo. “Kalau di Nenei, mereka minta jalan dan saya lihat memang ruas jalan itu adalah ruas jalan kabupaten, sehingga wajib diperhatikan. Sebab, itu akses bagi masyarakat, khususnya anak sekolah, dan masyarakat yang berdagang,” papar Dimara.
Sedangkan di Distrik Momi Waren, tambah Dimara, masyarakat berharap, kalau bisa ada bantuan pembangunan rumah layak huni dan rumah ibadah. “Kalau rumah layak huni, 1 kampung saja hampir 150 unit, karena menjadi kebutuhan. Di sela-sela itu, saya juga sampaikan ada raperdasus tentang rumah layak huni, supaya pemerintah membangun rumah layak huni untuk orang Papua. Setelah ditetapkan, kita akan sama-sama kawal,” tandasnya.
Sementara untuk pembangunan rumah ibadah, ia mengatakan, ada alokasi sebesar 10 persen dari dana Otsus yang dikucurkan Pemprov Papua Barat ke setiap kabupaten dan kota, dimana diharapkan dana itu bisa dikelola secara baik untuk bidang keagamaan.
Dirinya menambahkan, semua aspirasi masyarakat dari 3 distrik di Kabupaten Mansel akan disampaikan ke Pemprov Papua Barat dengan harapan bisa menjadi perhatian guna menjawab kebutuhan masyarakat.
Lanjut Ketua Komisi B DPR Papua Barat ini, DPR dan Pemprov Papua Barat merupakan mitra untuk mewujudkan pembangunan kemasyarakatan, sehingga masing-masing pihak tidak bisa berjalan sendiri-sendiri.
“Kami langsung turun ke masyarakat dan saya berharap apa yang diusulkan DPR menjadi perhatian Pemprov. Kita juga mendapat sorotan masyarakat, karena kita sudah turun mencatat. Saya berharap ini menjadi perhatian, karena DPR dan pemerintah, sama-sama pejabat daerah untuk kepentingan masyarakat,” pungkas Dimara. [SDR-R1] 