Pasific Pos.com
Papua Barat

Jimmy Idjie: OJK Harus Segera Ada di Provinsi Papua Barat

Manokwari, TP – Hingga saat ini, belum ada kantor perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Provinsi Papua Barat. Sebab, selama ini hanya ada Kantor OJK Perwakilan Provinsi Papua yang membawahi wilayah Provinsi Papua Barat.

Menanggapi desakan untuk menghadirkan kantor OJK di Provinsi Papua Barat, anggota DPR-RI asal Papua Barat, Jimmy Demianus Idjie mengatakan, hal ini tergantung pada user.

Sebenarnya, ungkap dia, pemerintah daerah adalah user dalam pengertian mereka itu sebagai organitation guaranted, dimana pemerintah sebagai organisasi yang menjamin dan menggaransi masyarakat mendapatkan informasi yang benar terkait investasi dalam bentuk apa pun.

“Karena, orang melihat orang Papua ini adalah komunitas yang gampang dibodohi, gampang ditipu. Contoh saja misalnya, kita sering ketemu ada orang tiba-tiba ditelpon, Anda mendapat hadiah sekian. Orang-orang ini tidak terkonfirmasikan kembali ke pihak lain dan langsung mengambil keputusan,” beber Idjie kepada para wartawan di Anggrem, Manokwari, Rabu (7/2).

Lanjut mantan Ketua DPR Papua Barat ini, bahkan keluarganya sendiri pernah ditipu dengan iming-iming mendapat hadiah mobil dan harus diambil ke Makassar. Setelah mendengar informasi tersebut, dirinya meminta keluarganya itu menunjukkan nomor ponsel yang menyatakan anggota keluarganya mendapat hadiah mobil.

“Ternyata, adoh, om sudah ditipu ini, tapi sudah kirim uang. Ada banyak investasi yang dikemas sedemikian rupa, padahal seperti yang adik bilang, bodong. Tapi investasi-investasi ini memanfaatkan keluguan orang Papua. Siapa yang harus menjadi bemper? Saya berharap OJK itu harus segera ada dan harus dipisahkan antara Papua dan Papua Barat,” tukasnya.

Dikatakannya, apa yang menjadi hambatan sehingga OJK itu harus dipersatukan, apakah soal biaya? Ia menjelaskan, soal biaya itu bukan alasan yang sangat penting untuk tidak menghadirkan OJK di Papua Barat. “OJK itu harus segera ada,” ujarnya.

Dicecar tentang kendala biaya operasional dengan luasan kondisi geografis tanah Papua, Idjie menilai, alasan ini sangat tidak penting apabila berbicara tentang uang.

“Kita ini punya bantuan-bantuan bahkan pinjaman luar negeri tidak sedikit. Untuk apa itu? Kalau memang untuk kepentingan bangsa dan negara, jangan alasan jauh dan jangan alasan biaya. Negara ini bukan tidak punya uang, APBN kita sampai ribuan triliun ya, masih banyak cadangan-cadangan duit, banyak sekali,” ungkap dia.

Apabila mereka menganggap OJK sebagai institusi yang penting untuk menjamin agar masyarakat tidak dibodohi, menjadi korban sia-sia dari rayuan-rayuan investasi yang ditawarkan, atau macam-macam sesuai tugas dan tanggung jawab OJK itu, maka OJK harus segera dibentuk.

“Alasan kurangnya biaya itu bukan alasan. Kalau memang itu alasannya, saya akan mempertanyakannya dalam paripurna, kenapa, karena kami menjadi korban. Rakyat kami sering menjadi korban dari rayuan investasi,” tukas Idjie. [CR44/FSM-R1]