Pasific Pos.com
Papua Barat

Jika Kasus illegal loging KM 14 Tak Diungkapkan, Awom: Aparat Penegak Hukum Ikut Merusak Hutan

Manokwari, TP – Jangan Advokasi dan Kebijakan Anggaran (Jangkar) Papua Barat, mempertanyakan sejauhmana proses hukum kasus iIlegal loging yang diduga dilakukan pihak PT Nurhazana Karya Abadi di KM 14 Kampung Werisi, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni yang saat ini sedang ditangani pihak penyidik Polda Papua Barat.

Hal ini, dipertanyakan Direktur Jangkar Papua Barat, Metuzalak Awom mengusul, kasus illegal loging KM 14 ini terkesan berjalan lambat dan belum adanya penetapan tersangka.

Dikatakan Awom, dugaan kasus illegal loging ini harus segera dibuka secara terang benderan kepada publik, dan para pelaku pembalakan harus segera diseret ke persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menurutnya, jika dalam kasus ini pihak kepolisian tidak segera mengungkapkan para pelaku dan memberikan sangksi tegas terhadap para pelaku illegal loging, maka terkesan pihak penegak hukum dalam kapasitas dan kedudukannya  ikut memberikan ruang terhadap kerusakkan hutan di Papua Barat.

Dikatakan Awom, bukan saja proses kasus illegal loging KM 14 Kampung Werisi ini yang terkesan berjalan lambat. Bahkan kasus illegal loging yang terjadi di Manimeri, dan di Arfai Gunung sampai ke Andai.

“Semua  kasus-kasus ini terkesan kabur atau tidak jelas proses hukumnya sampai hari ini. Kasus illegal loging ini dalam proses hukumnya tidak jelas, maka ada ruang secara besar-besaran terhadap pengerusakan hutan di Papua Barat. Jangan kaget, kalau 5 sampai 10 tahun kedepan hutan di Papua Barat volumenya akan berkurang,” kata Awom kepada Tabura Pos diruang kerjanya, Selasa (17/7).

Ditambahkan Awom, saat ini pemerintah pusat sedang berupaya melakukan upaya perlindungan terhadap hutan dan lahan di seluruh Indonesia. Namun, dengan melihat ketidak jelasan proses hukum terhadap kasus illegal loging ini, maka kesannya pemerintah daerah tidak mendukung upaya pemerintah pusat terhadap perlindungan hutan.

Oleh karena itu, dirinya meminta kepada semua pihak, agar dapat ikut bersama-sama mengawal kasus-kasus illegal loging yang terjadi di Papua Barat. Jika, lanjut dia, ada informasi bisa dishear kepada pihaknya agar dapat menjadi bahan referensi untuk mendorong kasus ini ke pemerintah pusat. [FSM]