Manokwari, TP – Kepala Inspektorat Provinsi Papua Barat, Sugiyono mengatakan, jaringan internet di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) menjadi salah satu kendala dalam pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
“Kami dapat laporan dari admin LHKPN di lingkup Papua Barat sudah ada peningkatan pengisian dan pelaporan LHKPN dari sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Papua Barat,” kata Sugiyono kepada wartawan di halaman kantor Gubernur Papua Barat, Jumat (29/3).
Sugiyono mengatakan, dalam pengisian dan pelaporan LHKPN, memang harus dilakukan secara pelan-pelan. “Setiap kita bertanya kenapa tidak membuat laporan. Alasannya Internet dan lain sebagainya dan kita mau bikin bagaimana kalau kondisinya seperti itu,” kata Sugiyono.
Lebih lanjut, kata dia, apabila pengisian dan pelaporan LHKPN secara manual, kemungkinan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Papua Barat sudah melaporkan semuannya.
Sementara itu, Stah Ahli Gubernur Bidang Sumber Daya Manusia (SDM), George Rumbekwan meminta seluruh pimpinan OPD di lingkup Papua Barat untuk segera melaporkan LHKPNnya kepada KPK. “Sebagai pimpinan OPD diharuskan untuk mengisi dan melaporkan LHKPN dan dilaporkan kepada negara,” kata Rumbekwan saat memimpin apel pagi di halaman kantor Gubernur Papua Barat belum lama ini. [FSM-R3] 