Pasific Pos | Info Papua | Pasific Pos.com

| 21 August, 2019 |

JAYAPURA,- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Papua kurang optimal dalam mengelola pendapatan daerah.

Published in Info Papua

Jayapura,- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong agar seluruh kabupaten/kota di Papua bisa meningkatkan pendapatan daerah dan dan retribusi sesuai potensi dan karakteristik daerah masing-masing.

Published in Info Papua

Realiasai PAD Papua 2018 Turun

Rabu, 23 Januari 2019 17:55

JAYAPURA,- Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) induk 2019 yang ditetapkan DPR Papua sebesar Rp.13,9 triliun lebih mengalami penurunan jika dibandingkan dengan ABPD induk 2018 sebesar Rp.14,142 triliun.

Published in Info Papua

 

JAYAPURA,- Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Papua Gerson Jitmau, menyebut sampai bulan Mei ini realiasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah mencapai 30 persen.

Published in Info Papua

PAD Tahun 2018 Bakal Mengalami Penurunan

Sabtu, 09 Desember 2017 18:13

Jayapura,- Terhadap pandangan Fraksi Demokrat, Fraksi Golkar, Fraksi Hanura, Fraksi Gerindra dan Fraksi Keadilan Nasional Papua tentang penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan, Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP, MH mengungkapkan bahwa, akan terjadi penurunan pendapatan asli daerah (PAD) untuk tahun anggaran 2018.

Published in Info Papua

PAD Papua Over Target di 3 Jenis Pajak

Selasa, 14 November 2017 15:07

JAYAPURA,- Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Papua patut berbangga pasalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2017 over target di beberapa penerimaan jenis pajak.

Published in Info Papua

JAYAPURA,- Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua menargetkan Sumbangan Pihak Ketiga  sebesar Rp 5 miliar.
Sumbangan pihak ketiga bersifat sukarela baik Badan Usaha atau perseorangan yang melaksanakan pekerjaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua termasuk Pihak Dealer Kendaraan Bermotor yang beroperasi di Papua.
“sumbangan ini sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 17 Tahun 2013 Sumbangan yang diberikan tidak ditetapkan besarnya dan bersifat sukarela,” ungkap Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua, Gerzon Jitmau kepada wartawan, Kamis (3/8).

Published in Info Papua