Timika, Tokoh Agama dari Gereja Bethel Gereja Pentakosta (GBGP) Klasis Mimika Pendeta Lukas Rumbiak menilai Otonomi Khusus di Papua yang sudah berjalan 18 tahun belum maksimal menyentuh kepada masyarakat Papua baik dari sisi pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur, justru hanya dinikmati oleh para pejabat.

Jayapura, - Gerakan pemuda transformasi Papua, curahkan pemikiran dalam rangka peringatan 1 Tahun Otonomi Khusus (Otsus) Papua dengan mengambil thema "Otsus Papua Dimata Pemuda"

Jayapura, - Anggota Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM, Laurenzus Kadepa menyarankan Presiden Joko Widodo atau biasa disapa Jokowi meminta tanggapan masyarakat asli Papua sebelum melakukan evaluasi pelaksanaan Undang-Undang (UU) nomor 21 tahun 2001, tentang Otonomi Khusus atau dan pemberian dana Otsus ke Papua selama ini.

Jayapura,- Gubernur Papua, Lukas Enembe mengundang akademisi dari Universitas Cenderawasih untuk melakukan kajian kajian ilmiah soal rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB), komisi kebenaran dan rekonsiliasi serta Undang-Undang Otonomi Khusus.

Jayapura, - Meski sudah empat tahun telah masuk Rancangan Undang-Undang Sistem Pemerintahan Otonomi Khusus Provinsi Papua atau dikenal RUU Otsus Plus dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas, namun DPR Papua pesimis itu akan dibahas oleh DPR RI periode 2019 - 2024 yang baru dilantik.

Jayapura, - Sejak tahun 2017, dua puluh anak Papua telah menyelesaikan pendidikan sekolah pilot di Banyuwangi, Jawa Timur.

Manokwari, TP - Fraksi Otsus DPR Papua Barat akan menyurati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati),  untuk melakukan pemeriksaan terhadap dana Otsus di Papua Barat.

LOMBOK, - Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Drs Syarifuddin, MSi menegaskan, bahwa tidak perlu ada pemisahan dana Otonomi Khusus (Otsus) dalam APBD Provinsi Papua.

Jayapura, - Dukungan terhadap penolakan Gubernur Papua menolak evaluasi UU Otsus kembali disampaikan pihak DPR Papua. Kali ini dukungan datang dari anggota 14 kursi, Yonas Nusy.

Bintuni, TP - Ditetapkannya Perpres No 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat, menjadi jawaban bagi para pengusaha Orang Asli Papua (OAP) untuk bisa bersaing seimbang.