Pasific Pos | Papua Barat | Pasific Pos.com

| 17 November, 2019 |

Maxsi Ahoren: Kapasitas beliau saat ini sebagai apa? Pengacara, DPR Otsus atau kah keluarga dari salah satu calon anggota yang belum dilantik? Ini kan tidak jelas

 

Manokwari, TP – Sejumlah warga dan 6 calon anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) periode 2017-2022 melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Papua Barat, Kamis (26/9) sekitar pukul 10.30 WIT.

Aksi ini untuk mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat melalui Badan Kesbangpol untuk segera mempercepat pelantikan keenam calon anggota MRPB berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA).

Kedatangan sejumlah warga dan keenam calon anggota MRPB ini diterima Kepala Kesbangpol Provinsi Papua Barat, Hj. Baesara Wael dengan pengawalan aparat keamanan.

Calon anggota MRPB, Lusia Hagemur mengatakan, sesuai surat dari Mendagri yang diterima Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat tertanggal 13 Agustus 2019 ke Gubernur Papua Barat untuk menindaklanjuti putusan MA agar segera melantik 6 anggota MRPB.

Selanjutnya, kata dia, surat ini diteruskan ke Kesbangpol Papua Barat sebagai penyelenggara pelaksana pleno pemberhentian 6 anggota MRPB dan mengangkat 6 anggota MRPB.

“Tadi saya sampaikan bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2014, dimana PAW dilakukan bagi anggota yang meninggal dunia atau berhalangan tetap. Sayangnya, saat mereka membuat PP ini, mereka tidak membayangkan bahwa ada proses hukum seperti saat ini. Sesungguhnya, kami ada di dalam, artinya putusan MA itu, pelantikan, bukan PAW,” jelas Lusia Hagemur kepada Tabura Pos usai aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Papua Barat, Kamis (26/9).

Untuk itu, ia berharap Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan yang juga tokoh masyarakat dan kepala suku, sangat dihargai dan bijaksana terhadap pembangunan di negeri ini.

Menanggapi tuntutan itu, Baesara Wael menjelaskan, pihaknya sudah menjalankan administrasi sesuai putusan MA yang memerintahkan Mendagri dan Gubernur melaksanakan putusan tersebut.

Ia menerangkan, MA telah menyebutkan bahwa Mendagri dan Gubernur melaksanakan proses pelantikan bagi sebagian. Namun, lanjut dia, yang mengajukan gugatan dan menang ada 6 orang, maka putusan untuk 6 calon anggota MRPB itu harus diproses.

“Kami sangat pahami bahwa proses gugatan ini telah melalui proses dan prosedur yang panjang. Kami sudah ambil langkah dan dari hasil koordinasi, Gubernur telah memberikan petunjuk untuk segera melakukan proses pelantikan,” ungkap mantan Wakil Wali Kota Sorong ini di hadapan para pengunjuk rasa.

Dijelaskan Baesara Wael, tertanggal 9 September 2019, Gubernur sudah mengeluarkan surat ke pimpinan MRPB bahwa prosesi pengisian anggota MRPB melalui Perdasus, maka 6 calon anggota yang sedang duduk di kursi MRPB sudah harus dilakukan pleno pemberhentian dan melantik 6 calon anggota MRPB sesuai putusan MA.

Lanjut dia, nantinya dari rapat pleno itu, dikeluarkan berita acara pemberhentian 6 anggota MRPB diserahkan ke Gubernur, kemudian ditindaklanjuti ke Mendagri untuk mengubah sebagian.

“Kami juga sudah konsultasi ke Mendagri dan perintah Gubernur segera menindaklanjuti putusan MA dan kami menunggu pelaksanaan surat ini dan mekanisme pelantikan,” papar Baesara Wael.

Dari pantauan Tabura Pos, dalam aksi unjuk rasa ini, mereka membawa sejumlah baliho bertuliskan ‘Kesbangpol Papua Barat Arif dan Bijak Sebagai Mata dan Telinga Negara di Daerah. Jangan Bikin ‘Konflik’ di Papua Barat Berdasarkan Permendagri RI Nomor 2 Tahun 2018 Harus Memahami ATHG’.

Selain itu, ada juga baliho bertuliskan ‘Hukum Harus  Ditegakkan, Karena Hukum Adalah Panglima Tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai Pejabat Publik, Baik Presiden, Mendagri, dan Gubernur Harus Taat Hukum. Jangan Pakai Istilah Hukum Tumpul ke Atas Tajam ke Bawah’.

 

MRPB Tetap Proses Pelantikan

Secara terpisah, Ketua MRPB, Maxsi N. Ahoren mengaku, MRPB akan tetap memproses pelantikan 6 calon anggota MRPB, Leonard Yarollo dan kawan-kawan.

Dikatakannya, surat perihal tindak lanjut putusan MA dari Kemendagri sudah diterima MRPB dari Gubernur Papua Barat pada 9 September 2019. Lanjut Ahoren, menindaklanjuti surat itu, MRPB sudah menggelar sidang pleno, tetapi sidang diskors dan belum dilanjutkan sampai hari ini, karena ada perbedaan pendapat dari setiap kelompok kerja (pokja).

“Akhirnya, sidang itu kita hentikan dulu, dalam arti bahwa setelah reses baru kita lanjutkan sidang berikut lagi,” jelas Ahoren kepada para wartawan di kantornya, kemarin.

Ditegaskannya, persoalan pelantikan keenam calon anggota MRPB itu merupakan ranah MRPB, karena proses di Gubernur dan Kesbangpol sudah dilalui. “Saya berharap teman-teman MRPB yang mau dilantik bersabar saja, kita ikut mekanisme yang ada, biar proses ini mengalir. Kamia sangat menghargai putusan MA,” katanya.

Disinggung tentang beda pendapat antar pokja, jelas Ahoren, beda pendapat di mana sebagian anggota MRPB mendukung proses pelantikan segera dilakukan agar tidak berdampak ke masalah hukum pidana dan lainnya. Sementara di sisi lain, ungkap dia, sebagian anggota MRPB berpendapat bahwa tidak ada dasar hukum yang mengatur tentang permasalahan yang sedang terjadi atau tentang pelantikan 6 calon anggota MRPB, baik dalam PP No. 54, Perdasus Nomor 3, dan Undang-undang Otsus.

“Ada perpecahan pendapat. Akhirnya sebagai pimpinan, saya mengambil keputusan sidang diskors dulu dan akan dilanjutkan setelah reses. Setelah reses, kita akan konsultasikan hal ini ke Biro Hukum Setda Papua Barat dan Biro Hukum di Kemendagri agar kita tidak mengambil langkah yang salah menyangkut hal ini. Sebab, ini bukan masalah PAW, kalau PAW sudah ada aturannya, sedangkan ini pelantikan, sehingga kita akan cari cela hukum untuk dapat melaksanakan putusan MA,” papar Ahoren.

Ia menerangkan, setelah berkonsultasi dan mendapat dasar hukum yang tepat, pihaknya akan melanjutkan sidang, selanjutnya hasil sidang diserahkan ke Badan Kehormatan (BK) MRPB dan diteruskan lagi ke Badan Musyawarah (Bamus) MRPB untuk menjadwalkan kapan pelantikan. “Yang penting proses kita ikuti,” tukasnya.

Dirinya pun mempersilakan pihak yang akan mempolisikan Gubernur, Kesbangpol, dan MRPB terkait persoalan ini. “Silakan, itu hak mereka,” tukas Ahoren.

Pada kesempatan itu, ia menanggapi pernyataan Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat yang ingin melaporkan Gubernur, Kesbangpol, dan dirinya ke pihak kepolisian, termasuk menyingung persoalan anggaran MRPB dalam APBD Perubahan 2019, salah alamat.

“Kapasitas beliau saat ini sebagai apa? Pengacara, DPR Otsus atau kah keluarga dari salah satu calon anggota yang belum dilantik? Ini kan tidak jelas. Kalau hari ini beliau pengacara, saya hormat,” ujar mantan anggota DPR Papua Barat ini.

Dirinya juga mempersilakan para pihak yang ingin meminta KPK memeriksa keuangan di MRPB, karena keenam anggota MRPB itu masih menerima haknya, meski sudah ada putusan MA.

“Jadi begini, di saat dia dilantik, SK-nya ada, maka hak-haknya semua sudah tidak ada. Tapi ini kan belum ada surat apa pun, belum pelantikan, kemudian hak-haknya diputus semua, itu kan baru putusan MA, tidak memutuskan hak-hak. Nanti SK ada baru mereka sudah tidak bisa terima hak. Jadi, jangan menafsirkan hukum yang salah, tidak bisa seperti itu,” pungkas Ahoren. [FSM/SDR-R1] 

Published in Papua Barat

Manokwari, TP – Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) hingga saat ini belum melakukan pembahasan proses pergantian 6 anggotanya sebagaimana yang tertuang dalam putusan Mahkamah Agung (MA) R.I. 

Published in Papua Barat

Manokwari, TP – Lima calon anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) berunjuk rasa di depan Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Selasa (6/8).

Published in Papua Barat

Manokwari, TP – Hingga saat ini, belum ada kepastian pelantikan 6 anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) periode 2017-2021 dari pemerintah provinsi (Pemprov) Papua Barat.

Published in Papua Barat

Manokwari, TP – Tahapan konsultasi proses dan mekanisme pelantikan 6 anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) periode 2017-2021, khusus ditingkat provinsi telah dirampungkan dan sudah didorong ke tingkat pusat.

Published in Papua Barat

Manokwari, TP –Sekretaris Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), Yan V. Dimara, berjanji akan bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dalam mendukung kinerja para pimpinan dan anggota MRPB.

Published in Papua Barat

 

Manokwari, TP – Adanya putusan Mahkamah Agung (MA) terkait penolakan kasasi SK Gubernur tentang pengangkatan 6 calon anggota MRPB turut dibenarkan Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan.

Menurut Mandacan, pihaknya baru menerima Salinan putusan tersebut, dan masih akan meminta waktu untuk berkonsultasi kembali dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM di Jakarta dan PTUN Jayapura.

“Kita tidak salah mengambil langkah berikutnya. Ini bukan berarti kita mengulur-ulur tetapi langkah-langkah ini harus kita jalankan sesuai prosedur untuk menuju pelantikan,” kata Mandacan kepada wartawan di halaman kantor Gubernur Papua Barat, Senin (15/7).

Setelah konsultasi selesai dilakukan, Mandacan memastikan proses pelantikan akan segera dilakukan sesuai perintah dan SK yang dikeluarkan Mahkamah Agung. “Konsultasi ini akan dilakukan secara tertulis dan juga bertatap muka langsung melalui OPD terkait terutama Biro Hukum dan Kesbangpol Papua Barat,” kata Mandacan.

Apabila hasil konsultasi tersebut sudah jelas, Gubernur memastikan, pihaknya juga akan menjalankan perintah sesuai keputusan MA. Apabila 6 anggota MRPB yang digantikan akan melakukan gugatan balik, Gubernur mempersilahkan karena sebagai warga negara Indonesia memiliki hak untuk dilindungi oleh hukum dan mencari kebenaran hukum.

“Terserah kalau ada yang mau gugat lagi, asalkan tidak melakukan hal-hal yang merugikan pihak hukum dengan melakukan demo, aksi anarkis dan lain sebagainya karena tindakan itu tidak memberikan pelajaran bagi kita,” kata Mandacan. [FSM-R3] 

Published in Papua Barat

Manokwari, TP - DPR Papua Barat akan melakukan pertemuan dengan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), dan Gubernur Papua Barat di Jakarta, Rabu (10/7), hari ini.

Published in Papua Barat

Manokwari, TP – Badan Kesbangpol Provinsi Papua Barat sedang mengupayakan pelaksanaan 2 agenda penting, yakni pelantikan 6 calon anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) periode 2017-2022 dan perekrutan anggota DPR Papua Barat Jalur Pengangkatan periode 2019-2024.

Published in Papua Barat

Manokwari, TP - Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) berharap Lembaga Masyarakat Adat (LMA) di tingkat kabupaten dan kota se-Provinsi Papua Barat bisa didata secara baik.

Published in Papua Barat

Halaman 1 dari 8