Pasific Pos | Headline | Pasific Pos.com

| 9 December, 2019 |

Jayapura, - Terkait wacana pemekaran provinsi yang saat ini sedang hangat diberitakan, kembali mendapat sorotan dari mantan Ketua DPR Papua, DR. Yunus Wonda SH, MH.

Published in Sosial & Politik

JAYAPURA  – Aliansi Masyarakat Adat Pemilik Hutan Adat wilayah Mamberamo Tami unjuk rasa di Dinas Kehutanan Provinsi Papua, Senin (21/10) pagi.

Published in Kota Jayapura

MERAUKE,ARAFURA,-Pertemuan pemangku empat golongan adat Mayo, Imoh, Sozom dan Ezami, Sabtu (14/9) lalu telah resmi dilaksanakan guna melakukan wawan hati dengan unsur Forkopimda mengenai hak kesulungan, politik dan konstitusional Suku Marind Anim Ha serta membahas isu tentang kamtibmas yang dipusatkan di Hotel Megaria. Pertemuan tersebut nampak dihadiri oleh sejumlah sosok berkompeten anak-anak Marind yang pernah menduduki jabatan penting di tanah ini dan banyak memberikan masukan-masukan positif kepada pihak pemerintah maupun jajaran kepolisian.

Published in Papua Selatan

 

Jayapura, - Ketua DPR Papua, Yunus Wonda mengungkapkan, sebanyak 61 orang yang disebut tokoh Papua dan bertemu Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara pada Selasa (10/9/2019), tidak semua mewakili masyarakat Papua secara keseluruhan.

Published in Headline

Pemuda Adat Papua Akan Gelar Kongres

Sabtu, 09 Maret 2019 11:43

Jayapura, - Pemuda Adat Papua akan menggelar kongres pada  tanggal 23-25 Maret mendatang untuk memilih kembali ketua Pemuda Adat Papua (PAP) yang definitif sekaligus menyusun program kerja.

Published in Sosial & Politik

 Jayapura,- Terkait penundaan Raperdasus tentang Masyarakat Adat pada Sidang Paripurna DPR Papua Non APBN 2019, karena belum ada pertimbangan dan persetujuan Majelis Rakyat Papua (MRP), maka Kelompok Kerja (Pokja Adat) MRP siap turun temui masyarakat adat di lima wilayah adat.  

Published in Sosial & Politik

Jayapura, - Legislator Papua, John NR Gobai mengatakan, bahwa Norma Standar  Prosedur, dan Kriteria (NSPK) merupakan salah satu solusi melegalkan kayu yang dikelolah oleh masyarakat adat yang berasal dari hutan.

Published in Sosial & Politik

Jayapura, - Meskipun pemerintah pusat telah resmi memiliki 51 persen saham PT Freeport Indonesia (FI), dari saham 51 persen itu nantinya terdiri dari 41 persen untuk PT Inalum dan 10 persen untuk Pemda Provinsi Papua.

Published in Headline

JAYAPURA,- Masyarakat adat Ohee pemilik tanah ulayat menuntut pemerintah provinsi Papua menyelesaikan pembayaran ganti rugi tanah seluas 8 hektar di stadion Papua Bangkit  yang berlokasi di Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura itu.

Published in Sosial & Politik

Dari Sosialisasi Pemetaan dan Pencanangan Wilayah Adat Bhuyakha Bagi Kelompok Adat Rallybhu



SENTANI - Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, S.E., M.Si, mengakui bahwa seluruh tanah dan hutan di Papua merupakan milik masyarakat adat.

Published in Kabupaten Jayapura

Halaman 1 dari 3