Pasific Pos | Headline | Pasific Pos.com

| 18 September, 2019 |

JAYAPURA - Dua tersangka kasus tindak pidana korupsi KPU sarmi pada tahun anggaran 2016 sebesar Rp 36 milyar akhirnya menjalani penahanan oleh oleh kejaksaan tinggi Papua, Senin (22/7) siang.

Dua tersangka yang menjalani penahanan yakni RU dan JG, sementara satu tersangka lainnya yakni AH masih diberikan waktu mengingat buang bersangkutan mengalami kedukaan.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Papua Bangkit Sormin menerangkan kedua tersangka yakni RU dan JG merupakan sekertaris KPU Papua sejak Januari 2019 dan baru ditahan hari ini.

Ia menerangkan atas tindak pidana korupsi yang dilakukan ketiga tersangka negara mengalami kerugian mencapai hingga Rp 36 milyar

"Untuk JGRW, ia ditetapkan tersangka dengan jumlah kerugian negara sekitar Rp 10 miliar. Sedangkan RU disangkakan telah merugikan negara Rp 23 miliar," ucapan Sormin.

Kasus dugaan korupsi dana Hibah Pilkada Kabupaten Sarmi tahun 2016 sebesar Rp 36 milyar ini terkuak setelah adanya temuan BPK. Dana yang bersumber dari APBD Sarmi Tahun 2016 itu, di kelola oleh dua pejabat berbeda yakni JGRW selaku Plt Sekretaris KPU Sarmi masa jabatan April 2015-Oktober 2016. Dan RU sebagai Plt Sekretaris KPU Sarmi periode Oktober 2016 hingga Juni 2017

Khusus RU, Kejati Papua menyangkan yang bersangkutan melakukan pertanggung jawaban fiktif dan mark up terhadap sisa anggaran tahapan pemilukada saat menjabat sebagai Plt Sekretaris KPU Kabupaten Sarmi, Oktober 2016 hingga Juni 2017.
Kepala Kejati Papua, Heffinur menyebut kasus ini kemungkinan bisa memunculkan tersangka baru.

"Kita lihat nanti fakta-fakta di persidangan tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru nantinya," ketusnya.

Published in Kriminal

Timika, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Mimika Donny Umbora, SH mengatakan, pihaknya telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) lanjutan dari Polres Mimika terhadap dugaan penyalahgunaan anggaran Monitoring dan Evaluasi (Monev) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika tahun 2016 dan 2017 lalu.

Published in Lintas Daerah

Mimika, Kapolres Mimika AKBP Agung Marlianto, S. IK. MH mengatakan, sebanyak 4 kasus korupsi yang menjadi target Polres Mimika ditahun ini akan diumumkan usai berkas dinyatakan lengkap dan siap dilimpahkan ke pihak Kejaksaan.

Published in Lintas Daerah

JAYAPURA – Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua tengah menangani 73 kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di sejumlah daerah di Provinsi Papua. Dari puluhan kasus ini, tiga diantaranya merupakan penyalahgunaan dana Otonomi Khusus (Otsus).

Published in Headline

JAYAPURA,- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua segera melakukan eksekusi terhadap tersangka kasus korupsi dana hiba Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sarmi tahun 2016 dan 2017.

Published in Headline

Jayapura - Pemuda Muhammadiyah Papua mempertanyakan profesionalisme Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua dalam mengusut kasus korupsi di KPU Sarmi.

Published in Headline

"50 Miliar Uang Negara Diselamatkan"



JAYAPURA,- 81 kasus tindak pidana korupsi berhasil di ungkap Polda Papua dalam kurun waktu satu tahun sejak Januari hingga Desember 2018 di Provinsi Papua.

Published in Headline

JAYAPURA,- Setelah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi Papua, Penyidik Ditreskrimsus Polda Papua dalam waktu dekat akan melimpahkan berkas perkara empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan terminal penumpang Type B di Kabupaten Nabire tahun 2016 lalu.

Published in Kriminal

Jayapura, - Kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Kepala Dinas PU Papua, Djuli Mambaya, harus menjadi pembelajaran bagi semua kepala dinas lain yang ada di Papua

Published in Sosial & Politik

JAYAPURA,- Sebanyak 2.357 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum dipecat meski sudah dijatuhi hukuman penjara karena korupsi tersebar di 34 provinsi.

Published in Headline

Halaman 1 dari 4