Pasific Pos | Papua Barat | Pasific Pos.com

| 27 January, 2020 |

 

Jayapura, - Anggota 14 Kursi DPR Papua, Timotius Wakur menilai masyarakat adat di lima wilayah adat di Papua sudah salah langkah sebab hak kesulungan mereka sudah mereka jual kepada orang yang bukan keturunan orang Papua.

Published in Sosial & Politik

 

Jayapura, - Meskipun jalan ring road yang menghubungi Pantai Hamadi - Vihara sudah bisa beroperasi, namun Pemerintah Provinsi Papua (Pemprov), diminta segera menyelesaikan hak-hak dari masyarakat adat setempat.

Published in Info Papua

SENTANI,- Jembatan Hamadi-Holtekamp bakal diresmikan pada Oktober 2019 mendatang oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Ssoal Jembatan Hamadi-Holtekamp tadi Pak Gubernur (Gubernur Papua Lukas Enembe-red) dan Pak Menteri (Menteri PUPR M Basoeki Hadimuljono-red) sudah bicara dan rencananya pada bulan Oktober penyelesaian tanahnya akan dituntaskan. Setelah itu baru ada rencana peresmian,” kata Kepala Balai Besar Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah XVIII Kementerian PUPR Provinsi Papua, Oesman Marbun kepada pers di Sentani, kemarin.

Oesman mengungkapkan pengerjaannya jembatan telah ramping 100 persen dan tinggal diresmikan. Namun, masih ada kendala pada penyelesaian hak ulayat.

Jadi, kami tinggal menuggu Gubernur Papua melakukan penyelesaian tanah yang akan diselesaikan pada bulan Oktober.

Dimana pembayaran ulayat tanah yang belum diselesaikan dengan panjang 7,5 km yang menuju ke arah ke Koya itu menjadi tanggung jawab Pemprov Papua.

Sedangkan untuk arah ke Hamadi adalah menjadi tugas tanggung jawab Pemerintah Kotamadya Jayapura.

Kemudian terkait tuntutan masyarakat yang harus dibayarkan. Oesman mengaku secara detailnya dirinya belum mengetahui. Dikarenakan ada yang sudah dibayarkan sebesar Rp. 26,1 milyar yang sudah keluar dana pemerintah untuk ganti rugi tanah.

Akan tetapi karena ada kesalahan bayar sebesar Rp 5 milyar sehingga uangnya dikembalikan ke Pemerintah.

“Jadi tunggu dulu penyelesaian tanah siapa yang berhak dan siapa yang memiliki tanah tersebut atas kewenangan hak ulayat,”pungkasnya.

Diketahui, keberadaan jembatan yang membentang di atas Teluk Youtefa, itu diharapkan mampu meningkatkan konektivitas dari Kota Jayapura menuju Distrik Muara Tami dan PLBN Skouw. Selain itu menjadi solusi permasalahan kepadatan penduduk di Kota Jayapura di mana saat ini penyebaran penduduk Kota Jayapura tidak merata.

Jembatan yang dibanggakan Presiden Jokowi tersebut juga akan memperpendek jarak dan waktu tempuh dari Kota Jayapura menuju Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw dari semula 2,5 jam menjadi 1 jam.

Pembangunan Jembatan yang berbiaya Rp 1,3 triliun ini merupakan kolaborasi antara Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR dengan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kota Jayapura.

Published in Info Papua

Manokwari, TP - Pemetaan wilayah adat di tanah Papua khususnya Papua Barat harus segera dilakukan mengingat tanah Papua tidak ada lahan kosong atau tanah Papua bukan tanah kosong, dan juga sering terjadi konflik akibat sengketa hak ulayat ditengah-tengah masyarakat.

Published in Papua Barat

Manokwari, TP – PT. SDIC melunasi pembayaran ganti rugi lahan pabrik semen dan lahan penambangan batu kapur kepada keluarga besar Mansim di ruang Sasana Karya Kantor Bupati Manokwari, Selasa (30/7).

Published in Papua Barat

BOVEN DIGOEL, ARAFURA,- Letkol Inf Candra Kurniawan, SE selaku Dandim 1711/BVD menggelar pertemuan guna membayar uang muka lahan tanah Yonif 757/GV yang berlangsung di Aula Patriot, Makodim 1711/BVD, Kamis (25/7). Turut hadir Wakil Bupati Boven Digoel, H. Khaerul Anwar, ST, Kepala Distrik Arimop Ananias, Wakapolres Kompol Aris Mangape, Lukas Aurop (pemilik lahan tanah), Anggota BPKAD (Badan Pemeriksa Keuangan Aset Daerah), Kepala Distrik Mandobo Dominikus Anggawen dan Ketua LMA Boven Digoel.

Published in Papua Selatan

Manokwari, TP – Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan (PKP) Kabupaten Manokwari melalui bidang perikanan telah membuat program pembangunan Balai Benih Ikan (BBI) di Distrik Manokwari Utara (Pantura). Masyarakatpun sudah menyiapkan lahan seluas 6 hektare (ha) untuk pelaksanaan program tersebut.

Published in Papua Barat

Jayapura, - Sampai hari ini ternyata Pemerintah Kabupaten Jayapura belum sama sekali menyelesaikan pembayaran uang buka palang dan uang pembersihan Gedung Olahraga (GOR) Toware yang ada di Kabupaten Jayapura kepada masyarakat dan pemilik hak ulayat sebesar Rp. 5 miliar.

Published in Info Papua

Manokwari, TP – Puluhan warga berunjuk rasa di depan Depot Pertamina, Wosi, Manokwari, Kamis (20/6) sekitar pukul 09.00 WIT. Aksi unjuk rasa ini menuntut pembayaran atas hak ulayat tanah selama 37 tahun dan pembayaran tanah seluas 41.389 meter persegi yang ditempati Depot Pertamina.

Published in Papua Barat

SENTANI - Pemilik tanah hak ulayat dan tanah bersertifikat atas Sekolah Dasar (SD) YPK Onomi Flavouw, Adolf Yoku, SP., MM., mengakui, bahwa pihak Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) di Tanah Papua baru lakukan panjar pembayaran tanah sekolah YPK Onomi Flavouw itu sekitar 100 juta rupiah. Dari nilai jual tanah 1,5 miliar rupiah dan hingga saat ini pihak yayasan belum pastikan kapan akan lakukan pelunasan.

Published in Kabupaten Jayapura

Halaman 1 dari 7