Pasific Pos | Sospol | Pasific Pos.com - Results from #30

| 23 September, 2019 |

JAKARTA,- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) menyetujui Lukas Enembe (LE) untuk diusung pada Pilkada Gubernur Papua 2018 mendatang.
SK Rekomendasi itu serahkan Ketua Tim Tujuh DPP Partai Nasdem Sri Sajekti Sudjunadi langsung kepada Lukas Enembe di lantai 3 Kantor DPP Partai NasDem, Jalan RP Soeroso No 44, Gondangdia Lama, Jakarta, Selasa (18/07/2017).
Rekomendasi kepada LE  ini tanpa mahar atau sejumlah uang. Ikut hadir mendampingi Lukas, Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Papua Mathius Awaitouw, Sekretaris DPW Partai NasDem Papua yang juga anggota DPR RI Sulaeman L. Hamzah, Wakil Ketua DPD Demokrat Papua (demisioner) Carolus Bolly, dan Ketua Fraksi Partai Demokrat Papua Jefry Kaunang.
“Atas nama Tuhan yang Maha Kuasa, hari ini secara resmi kami menyerahkan surat rekomendasi dukungan kepada Bapak (Lukas Enembe—Red.) sebagai calon gubernur. Sekalipun surat ini belum dalam bentuk B1KWK untuk dikirim ke KPU karena Bapak belum ada wakil gubernur, penyerahan rekomendasi hari ini resmi. Artinya, keputusan DPP Partai Nasdem sudah final merekomendasikan Bapak sebagai calon gubernur Papua. Soal wakil, nanti kita serahkan kepada Bapak yang memilih,” tegas Sri Sajekti yang didampingi sejumlah anggota Tim Tujuh.
Dalam Surat Rekomendasi DPP Partai NasDem Nomor 115/SI/DPP NasDem/VII/2017 tertanggal 3 Juli 2017 yang ditujukan kepada Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Papua yang ditandatangi Sri Sajekti Sudjunadi selaku Ketua Tim Tujuh Pemenangan Pilkada Serentak 2018 DPP NasdDem dan sekretarisnya Willy Aditya, dinyatakan pada poin pertama bahwa DPP Partai NasDem telah menyetujui Lukas Enembe, SIP.MH sebagai Calon Gubernur Papua 2018-2023. Selanjutnya pada poin kedua dijabarkan bahwa Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Papua diminta bersama-sama Lukas Enembe selaku calon yang direkomendasikan melakukan komunikasi politik dengan partai lain guna memenuhi syarat pencalonan ke KPU dan melakukan konsolidasi internal guna mendukung pencalonan.
Sri menjelaskan, sesuai mekanisme partai dan arahan Ketua Umum NasDem Surya Paloh, dalam proses Pilkada, ketika partai sudah memutuskan mengusung calon tertentu maka partai partai akan memerintahkan kepada seluruh jajarannya  di seluruh daerah untuk total berjuang memenangkan calon itu.
“Perintah Ketua Umum, partai mencari kandidat yang berkualitas dan mumpuni untuk menang. Dan kami percaya, rekomendasi yang kami terima dari DPW (Nasdem Papua—Red.) tentu Bapak (Lukas—Red.) adalah calon kuat yang siap menang. Kami memantau beliau sudah lakukan banyak kemajuan pembangunan untuk Papua dan karena itu kami mendukung beliau maju pada periode kedua,” kata Sri kepada wartawan.
Sementara Ketua DPW Partai NasDem Papua Mathius Awaitouw mengaku bersyukur rekomendasi pihaknya disetujui oleh DPP Partai NasDem. “Terima kasih atas kesediaan Tim Tujuh yang menerima calon gubernur kami dalam acara penyerahan rekomendasi. Kami sangat senang menerima surat ini,” kata Mathius.
Sementara itu, Lukas Enembe menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas kepercayaan DPP NasDem kepada dirinya untuk maju menjadi calon gubernur.
“Dengan ini, kita sudah kantongi dukungan dari dua partai, Demokrat dan NasDem, bersiap PAN dan Hanura. Yang kita masih berjuang PKS dan Golkar,” kata Lukas.
Dirinya juga menegaskasn dukungan yang diberikan Nasdem dengan ketua umumnya Surya Paloh itu tanpa mahar atau uang kepada dirinya untuk maju kembali sebagai orang nomor satu di Papua. (Bams)

Published in Headline

JAYAPURA,- Terkait kasus pelanggaran pemilihan umum yang melibatkan Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe yang juga sebagai kader dan Ketua DPD Partai Demokrat Papua, pengurus partai demokrat provinsi papua akan membetuk tim guna mencari fakta pendukung sebagai bahan pembelaan hukum kepada Lukas Enembe.

 Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua Carolus Boli saat di hubungi melalui telepon seluler, selasa (11/7) sore.

Dirinya menuturkan pembentukan tim ini akan berkolaborasi antara DPD Partai Demokrat provinsi Papua dengan DPP Pusat guna mencari fakta yang akan mendukung  dalam rangka pembelaan hukum kepada Lukas Enembe.

“Inikan kasus dimana beliau di gugat secara hukum dalam kedudukan atau kapasitas sebagai gubernur. kalau dia digugat sebagai gubernur maka rananyakan pemerintahan dan itu akan menjadi pekerjaan biro hukum , kita pada perinsipnya di partai demokrat itu hanya sebagai pihak yang siap memback up dimana karena beliau sebagai kader  partai demokrat apa lagi belau juga sebagai ketua DPD Partai Demokrat Provinsi papua. Jadi tugas kita mencari fakta yang mendukung dan kemudian kami memback up dari luar untuk mendukung proses tersebut,” pungkasnya.

Namun saat di singgung terkait dengan sebelumnya kasus ini sudah di cabut oleh pelapor dan kini kasus ini masih berjalan dan apakan ada nuansa politik, dirinya menanggapi bahwa pihaknya akan terus mengawal dan menghormati proses hukum yang berjalan.

“kita tidak  mau terlalu cepat menjastifikasi apa lagi membawa kasus ini dalam rana politik, kita harus jeli menanggapi situasi ini sebagai satu proses hukum yang kita junjung tinggi dan kita berharap kasus ini tidak ada kaitan-kaitannya dengan politik, artinya ini proses hukum yang berjalan jangan kita campur baurkan dengan politik. Dengan demikian  demokrat mengedepankan dan menghormati proses hukum yang berlaku.,” harapanya.

 Sementara itu ditanya terkait dengan respon Gubernur Provisni Papua Lukas Enembe tentang kasus ini dirinya belum mengkonfirmasi ataupun di hubungi langsung oleh Gubernur lantaran beliau masih berada di Luar Papua.

 “Kami belum mengontak beliau ataupun sebaliknya, tapi ada saatnya beliau akan bicara,” jelasnya.

Dirinyapun menambahkan terkait dengan statement salah satu kader fraksi yang berada di DPR papua yang akan menurunkan massa apabila lukas enembe ditetapkan sebagai tersangka dirinya belum mengetahui hal tersebut.

 “Saya belum tahu, mungkin itu hanya omongan oknum tertentu dan belum ada kader yang berbicara kepada saya, saya juga masih diluar daerah, dan nanti kita akan ada rapat frasi dan nanti fraksi yang putuskan seperti apa. Yang pasti statement itu merupakan putusan perorang,” paparnya.

Untuk kausa hukum sendiri kata Carolus, "inikan rananya Biro Hukum Setda Provinsi Papua dikarenakan beliau kapasitas sebagai gubernur jadi pihaknya tidak bisa mengambil langkah guna membentuk tim penasehat hukum kecuali ditunjuk langsung". Ungkapnya. (Ridwan)

Published in Headline

 

JAYAPURA,-  Usai Hari Raya Idul Fitri 1438 H, bakal calon Gubernur Provinsi Papua Jhon Wempi Wetipo rencanakan daftarkan diri di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanan Nasional (PAN) di Jakarta.
Hal ini disampaiakn Jhon Wempi Wetipo usai mengembalikan formulir pendaftaran di DPD Partai Golongan Karya (Golkar), Selasa (20/6) sore.

Published in Headline

 

JAYAPURA- Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Provinsi Papua, Selasa pagi  (20/06/2017) secara resmi membuka pendaftaran bagi bakal calon gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati yang akan berkompetisi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2018 mendatang.
Dan Gubernur Lukas Enembe,S.IP,MH merupakan orang pertama yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur Papua ke partai yang diketuai Oesman Sapta Odang itu.

Published in Headline

 

JAYAPURA,- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Papua memastikan tidak membuka pendaftaran bagi calon gubernur periode 2018-2023, karena lebih memilih kader partai untuk diusung pada pilkada serentak Juni 2018.
Hal ini disampaikan Gubernur Papua Lukas Enembe yang juga menjabat Ketua Partai Demokrat Papua. Lukas yang juga baru saja terpilih secara aklamasi sebagai ketua partai berlambang “mercy” tersebut, Mei lalu, menyatakan mulai dari pusat hingga Papua telah sepakat mendukung dirinya untuk dicalonkan sebagai Gubernur Papua pada Pilgub 2018 mendatang.

Published in Sosial & Politik

Halaman 4 dari 4