Pasific Pos | Papua Barat | Pasific Pos.com

| 8 December, 2019 |

KPK Selamatkan Aset Papua Rp 1.3 Triliun

Rabu, 13 November 2019 03:48

Jayapura,- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginisiasi rekonsiliasi aset Pendanaan, Personil, Prasarana, dan Dokumen (P3D) di Provinsi Papua, Selasa 12 November 2019.

Published in Headline

Sekda: Penataan Aset Papua Amburadul

Rabu, 13 November 2019 03:02

JAYAPURA,- Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen, mengakui penataan aset di Papua masih amburadul (berantakan,red), meski sudah mendapat pendampingan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Published in Info Papua

Penertiban Aset di Papua Lambat

Senin, 11 November 2019 19:39

JAYAPURA,- Koordinator Wilayah VIII KPK Adlinsyah Malik Nasution, menilai progres penertiban aset yang dilaksanakan pemerintah Papua, kabupaten dan kota terkesan lambat.

Published in Info Papua

JAYAPURA – Pasca dimutasi ke Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Elysa Auri yang sebelumnya menjabat Asisten Bidang Umum Sekda Papua, langsung menyerahkan kendaraan dinas jenis All New Toyota Fortuner kepada Sekda Papua Hery Dosinaen.

Published in Info Papua

Ketua DPR Papua Bantah Ditegur KPK

Selasa, 30 Juli 2019 04:39

 

Jayapura, - Ketua DPRP, DR.Yunus Wonda SH. MH mengklarifikasi sorotan KPK atas dirinya. Bahkan ia membantah ditegur KPK karena memiliki lebih dari satu kendaraan dinas.

Menurutnya, apa yang disampaikan KPK sebenarnya bukan teguran. KPK tidak langsung menegur dirinya hanya saat berdiskusi.

Lanjut dikatakan, KPK hanya menyampaikan dan mengingatkan bahwa dari periode lalu hingga kini masih ada anggota dewan yang belum kembalikan mobil dinas dan sekarang mungkin ada yang pakai lebih dari satu dan diminta mengembalikan.

"Kebetulan saya itu lebih dari tiga mobil. Ada empat mobil, satu fortuner yang selama ini saya pakai, pertama sedan Camry biasa saya pakai saat kalau ada upacara atau jemput tamu dari pusat, kemudian ada Triton saya pakai untuk kunker ke daerah seperti Lereh, Taja, atau Waris, dan satu itu Camry," kata Yunus Wonda, Senin (29/7/19).

Diakuai, memang satu kendaraan dinas itu atas nama dirinya termasuk kedua mobil Camry. Namun salah satu mobil itu dipakai anggota DPR Papua Boy Dawir.

"Kami siap kembalikan dan semua barang atau kendaraan itu ada dan masih utuh. Selain itu, KPK juga mengingatkan agar mungkin jangan disalahgunakan dan teman-teman dewan yang lama, mereka juga harus dikembalikan karena itu mobil dinas. Mungkin Selasa atau Rabu saya akan kembalikan tiga mobil yang ada di saya," ujar Yunus Wonda atau yang disingkat YW.

Dikatakan, jika saat ini, mobil yang ia gunakan adalah jenis fortuner. Namun mesti diketahui jika tiga mobil dinasnya itu, ia dapat saat masih menjabat Wakil Ketua I DPRP.

"Yang saat ini, saya jadi ketua DPR hanya fortuner dan Camry yang baru. Saya lihat sebenarnya kami di dewan dan eksekutif posisinya sama. Jadi eksekutif yang hari ini pakai kendaraan dinas yang banyak terparkir di rumah itu juga di kembalikan.
Saya juga akan minta pada seluruh anggota dewan, untuk kembalikan semua kendaraan dinas dan ekskutif juga harus begitu, kalau ada yang pakai lebih dari satu, mereka juga harus kembalikan. Yang fatal itu kan kalau ada yang jual," tekannya.

Yunus Wonda menyatakan, jika ia juga sempat menanyakan ke KPK bagaimana kalau ada kendaraan dinas yang digunakan 10 tahun, apakah ada pemutihan dan KPK nyatakan tak ada istilah pemutihan itu sekarang. Yang ada kita harus kembalikan.

"Jadi kembalikan dulu nanti setelah itu baru dilelang oleh pemeritah. Jadi tidak ada istilah pemutihan, karena harus dikembalikan dulu. Jadi sebenarnya tidak ada teguran bisa di komfirmasih lagi kepada KPK. Ini hanya mengingatkan atau disampaikan kepada saya sebagai Ketua DPRP, agar kendaraan-kendaraan di kembalikan begitu pula dengan anggota dewan periode lalu juga dikembalikan.
Tapi aya akan ingatkan lagi dalam rapat Banmus agar anggota dewan yang pegang kendaraan lebih dari satu kembalikan," terangnya. (TIARA)

Published in Headline

Jayapura,- Langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua memberikan mobil dinas kepada staf yang bukan Pegawai Negeri Sipil perlu ditinjau kembali.

Published in Info Papua

Jayapura,- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan masih banyak kendaraan dinas yang belum dikembalikan mantan anggota DPR Papua.

Published in Info Papua

JAYAPURA,- Badan Pertanahan Nasional (BPN) siap membantu Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten/kota dalam menyelesaikan aset berupa tanah yang bermasalah. Pasalnya, penyelesaian tanah berupa pemberian sertifikat hak milik merupakan salah satu komitmen kita bersama dalam Penandatangan Nota Kesepakatan (MoU) Perjanjian Kerjasama (PKS) di bidang Pertanahan Implementasi Online di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) serta pengkajian kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan.

Published in Info Papua

JAYAPURA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama seluruh pemda di Papua, dipastikan menandatangani nota kesepahaman Memorandum of Undarstanding (MoU) tentang penertiban aset .

Published in Info Papua

Jayapura,- Permasalahan aset masih jadi temuan masalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Bahkan masalah aset ini menjadi yang paling banyak dikecualikan, sehingga mempengaruhi opini yang diberikan BPK.

Published in Info Papua

Halaman 1 dari 2