Pasific Pos | Papua Barat | Pasific Pos.com

| 24 July, 2019 |

JAYAPURA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama seluruh pemda di Papua, dipastikan menandatangani nota kesepahaman Memorandum of Undarstanding (MoU) tentang penertiban aset .

Published in Info Papua

Jayapura,- Permasalahan aset masih jadi temuan masalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Bahkan masalah aset ini menjadi yang paling banyak dikecualikan, sehingga mempengaruhi opini yang diberikan BPK.

Published in Info Papua

Satgas Aset Papua Mulai Bekerja

Selasa, 25 Jun 2019 14:45

JAYAPURA,- Menindaklanjuti hasil evaluasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  terkait aset di Provinsi Papua. Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Aset Provinsi Papua. Bahkan tim ini sudah mulai bekerja melakukan penataan aset baik bergerak maupun tidak bergerak milik pemerintah provinsi Papua

Published in Info Papua

Jayapura, - Wakil Ketua I DPR Papua, Edoardus Kaize menyatakan, para pejabat public, baik legislatif maupun eksekutif dan yudikatif harus memperjelas penggunaan aset daerah atau fasilitas pemerintah.

Published in Info Papua

 

JAYAPURA, - Yang selama ini masih menjadi catatan Badan Pemeriksa Keuagan (BPK) adalah terkait persoalan aset daerah untuk melakukan audit.

Published in Kota Jayapura

Jayapura,- Berkaitan dengan pengefektifan fungsi pengawasan lembaga perwakilan rakyat daerah, secara khusus di Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), yang mana Komisi III DPR Papua sebagai salah satu alat kelengkapan dewan di daerah yang membidangi masalah pengelolaan aset daerah, merasa perlu mengetahui kondisi pengelolaan aset Pemerintah Provinsi Papua melalui pembentukan Panitia Kerja (Panja).

Published in Info Papua

“Kondisi per 31 Desember 2016, Asset Pemprov Sebesar Rp. 19,1 triliun”


Jayapura,- Laporan Panitia Kerja (Panja) Aset dan Pendapatan Komisi III DPR Papua atas “Permohonan Persetujuan Penghapusan Barang Hibah, dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Papua tahun 2017, “Pengusulan Penghapusan Sisa kas Bendahara yang belum dipertanggungjawabkan Tahun 1981/1982 sampai dengan tahun 2008, serta  “Pengusulan Penghapusan Piutang Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak ketiga tahun 2002 sampai dengan 2003.

Published in Headline

Manokwari, – Inspektorat Kabupaten Manokwari saat ini tidak lagi menangani pendataan aset Pemerintah Daerah (pemda) Manokwari. “Sejak sudah ada BPKAD, sudah kami limpahkan semuanya dan ada berita acaranya,” kata Inspektur Pemkab Manokwari, Suleman S. Sesa saat ditemui Tabura Pos di kantornya, Jumat (22/9).

Published in Papua Barat