Sepuluh Kepala SKPD Papua Tandatangani Fakta Integritas | Pasific Pos.com

| 20 August, 2019 |

Sepuluh Kepala SKPD Papua Tandatangani Fakta Integritas

Index Info Papua Penulis  Kamis, 18 September 2014 03:18 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura,- Sebanyak sepuluh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua menandatangani pakta integritas yang disaksikan oleh Sekertaris Daerah Papua, Hery Dosinaen.
Para kepala SKPD yang menandatangani pakta integritas tersebut antara lain, Kepala Biro Humas dan Protokol, Kepala Badan Tata Pemerintahan, Kepala Biro Umum, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan, Kepala Badan Kepegawaian, Sekwan DPR Papua, Kepala Kesbangpol Papua, Kepala Badan Penghubung Daerah Jakarta, Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Papua dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM.
Sekertaris Papua, Hery Dosinaen, kepada wartawan mengatakan bahwa, semua SKPD di lingkungan Pemprov Papua wajib menandatangani fakta integritas. Dimana, sebagian besar kepala SKPD bulan lalu sudah melakukan penandatangan, dan masih ada empat kepala SKPD yang belum melakukan penandatangan, dengan alasan tugas keluar daerah maupun sakit.
‘’Kami harapkan, minggu depan, kepala SKPD yang belum menandatangani fakta integritas dapat dilakukan segera, karena kedepan kita ada rencana aksi dari fakta integritas yang ditandatangani tersebut,’’ ujarnya.
Sekda Papua TEA Hery Dosinaen mengharapkan kepada para pimpinan SKPD,  dengan penandatanganan pakta integritas tersebut, tata kelola keuangan Pemerintah Provinsi Papua kedepan akan semakin lebih baik. Dalam rangka mendukung upaya tata kelola keuangan yang tertib administrasi dilingkup Pemprov Papua, seluruh staf  baik pejabat eselon III dan IV dapat bekerja sebagai satu kesatuan dalam satu sistem  dilingkup Pemprov Papua.
Isi Pakta Integritas, yang berisi empat poin itu, diantaranya menyusun rencana aksi untuk menindaklanjuti seluruh temuan hasil audit BPK RI tahun 2013, dan tahun sebelumnya yang terkait dengan penggunaan anggaran pada SKPD yang saya pimpin.
Kedua menyusun rencana aksi untuk mengantisipasi potensi atau mencegah temuan pada tahun anggaran 2014.
Ketiga, melaporkan perkembangan pelaksanaan, rencana aksi kepada gubernur Papua, pada minggu pertama bulan Agustus, Oktober, Nopember 2014, dan  Keempat apabila tidak mematuhi pakta integritas ini, para kepala dinas /kepala badan ini bersedia menerima sanksi yang diberikan Gubernur Papua.
Hal ini sebagai bentuk komitmen para kepala SKPD untuk mendukung pencapaian opini WTP serta pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua.

Dibaca 1717 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.