Menyambut Perundingan Bilateral, Papua-PNG Gelar Rakor | Pasific Pos.com

| 23 September, 2019 |

Menyambut Perundingan Bilateral, Papua-PNG Gelar Rakor

Index Info Papua Penulis  Kamis, 18 September 2014 03:11 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura,- Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan antara Indonesia - Papua New Guinea (PNG) khususnya di sektor perekonomian perdagangan, menggelar Rapat Koordinasi Kerjasama Perdagangan Perbatasan, Kamis (11/09)  bertempat di hotel Aston Jayapura.
Gubernur Papua, Lukas Enembe dalam sambutannya yang dibacakan Asisten II, Elia Loupatty menuturkan, kegiatan rapat koordinasi ini penting untuk mendapat masukan dari berbagai pihak dalam rangka meningkatkan perekonomian perdagangan di perbatasan. "Selain itu juga untuk mempersiapkan materi dalam rangka perundingan bilateral antara Indonesia dan PNG,"tutur Gubernur.
Menyikapi Pertumbuhan ekonomi di Papua yang cukup pesat terutama terkait isu pembangunan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional serta pelaksanaan Otonomi Khusus, oleh karenanya menurut Gubernur Lukas, pihaknya telah melakukan langkah penyesuaian terhadap kebijakan yang harus dilaksanakan untuk meningkatkan roda pembangunan. Misalnya, pembangunan di bidang perdagangan.
Tiga faktor penting yang berkaitan erat dengan perdagangan luar negeri diakui Lukas, pertama, upaya memacu peningkatan ekspor non migas, kedua, pertumbuhan investasi dan peningkatan daya saing, ketiga, penerapan otonomi daerah.
"Diharapkan dengan kegiatan ini nanti ada masukan dari stakeholder terkait hambatan dan isu hubungan perdagangan perbatasan dengan PNG,"katanya. Selain itu, lanjut dia, diharapkan melalui kegiatan rapat koordinasi ini dapat mensinergikan kebijakan perdagangan pusat dan daerah dalam percepatan pembangunan melalui perdagangan di perbatasan, dan peningkatan ekspor non migas serta memaksimalkan potensi ekspor komoditi Provinsi Papua.
Senada dengan Gubernur, Sekertaris Ditjen Kerjasama Perdagangan International Kementerian Perdagangan, Parlahutan Tado Sianturi menyebutkan, salah satu prioritas pembangunan nasional adalah pembangunan wilayah perbatasan. Hal ini karena hampir sebagian masyarakat yang hidup di wilayah perbatasan termasuk di Papua, tidak sejahtera atau masih tertinggal. "Penduduk perbatasan banyak tergolong tertinggal. Oleh sebab itu kita harus melakukan perubahan, kita harus berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan di wilayah itu. Apalagi perbatasan merupakan garda terdepan negara kita yang harus dijaga demi keutuhan dan kedaulatan negara," ungkap Siahaan.
Lanjut katanya, sejak 20 tahun lalu pihaknya sudah melakukan dg negosiasi perdagangan international dengan sejumlah negara yang berbatasan langsung dengan wilayah NKRI. Negosiasi atau perjanjian bilateral ini penting untuk mengakomodir kebutuhan di perbatasaan.
"Saya mengajak semua stake holder untuk memikirkan bagaimana upaya dan langkah kongkrit untuk melanjutkan dan meningkatkan perdagangan tersebut,"ajaknya.
Kegiatan rapat koordinasi yang berlangsung sehari diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan Dinas Perindagkop Papua dan Badan Perbatasan Kerja Sama Luar Negeri. Dihadiri sejumlah instansi terkait, para pelaku usaha dan perbankan.

Dibaca 751 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.