GKI Di Tanah Papua, Gereja Merdeka Disahkan Pemerintah | Pasific Pos.com

| 19 April, 2019 |

GKI Di Tanah Papua, Gereja Merdeka Disahkan Pemerintah

Penulis  Minggu, 25 Oktober 2015 12:54

Dalam sebuah spanduk yang "ditempelkan" di salah satu sisi dinding pada gang di Kantor Klasis Gereja Kristen Injili (GKI) Di Tanah Papua Manokwari di Kwawi, tertulis kata-kata

berikut : " gereja maupun politik di Papua (maksudnya di Tanah Papua) berjalan dalam 1 (satu) periode yang sama. Keduanya berkembang dalam masa peralihan Pemerintah Belanda ke Pemerintah Indonesia.

Begitupun kepemimpinan Badan Pekerja Am Synode (BPAS) GKI Di Tanah Papua, setiap akhir jabatannya, Ketua BPAS GKI Di Tanah Papua, khususnya Partai Golongan Karya (Golkar) kerap memilih mantan Ketua BPAS GKI Di Tanah Papua menjadi anggota DPR RI dari utusan golongan".

Hal tersebut sejauh pengetahuan saya dan pasti semua warga GKI Di Tanah Papua adalah Benar adanya, karena GKI Di Tanah Papua dan politik di Tanah Papua memang sulit dipisahkan, walaupun dalam kenyataannta keduanya berbeda, tetapi dalam perjalanan sejarah GKI Di Tanah Papua selama 50 tahun lebih hingga kini memasuki usia 59 tahun, memang sulit dipisahkan antara Gereja (GKI) Di Tanah Papua) dengan politik itu sendiri.

Gereja Kristen Injili Di Tanah Papua adalah sebuah Gereja yang Merdeka, sejak didirikan pertama kali pada tanggal 26 Oktober 1956 (59 tahun lalu) bersamaan dengan diselenggarakannya Sidang Sinode (aslinya : Synode) Umum GKI Di Tanah Papua pada tanggal 16 sampai dengan 29 Oktober 1956 di Gedung GKI Harapan di Hollandia Binnen (Sekarang disebut Abepura-Jayapura).

Berdirinya GKI Di Tanah Papua kala itu (26 Okotbre 1956) ditandai dengan terpilihnya Pendeta Filep Jacoob Spener (F.J.S) Rumainum selaku Ketua Umum Badan Pekerja Am Sinode GKI Di Tanah Papua (waktu itu disebut : Netherlands-Nieuw Guinea) yang pertama sekali.Pdt.F.J.S.Rumainum adalah tamatn (alumnus) Sekolah Tinggi Theologia (STT) di Soe-Timor yang kemudian dipindahkan ke Makassar, Sulawesi Selatan.

Jadi GKI Di Tanah Papua, pada waktu itu telah berdiri sebagai sebuah wujud dari orang-orang percaya kepada JESUS KRISTUS, TUHANnya di Tanah Papua (Netherlands-Nieuw Guinea) yang Merdeka secara Iman dan disahkan oleh Pemerintah Netherlands-Nieuw Guinea yang diwakili oleh Gubernur J van Baal melalui Keputusan Nomor 26 Tahun 1957 tanggal 8 Februari 1957.

Isi keputusan Gubernur Netherlands-Nieuw Guinea tersebut antara lain berbunyi : ..."Membatja, dsb, Memperhatikan Keputusan Rdja  29 Djuni 1923 No. 80 (Lembaran Pemerintah Hindia Belanda 1927 No.156) , sebagaimana diubahkan dengan peraturan 16 November 1927 (Lembaran Pemerintah No.532). Merasa baik dan mengerti : Menjatakan bahwa Gereja Kristen Indjili Di Netherlands-Nieuw Guinea diakui sebagai Geredja..."

Surat Keputusan tersebut dikeluarkan pada tanggal 8 Februari 1957 oleh Sekretaris Gubernemen, A.Loosjes dan diundangkan juga oleh A.Loosjes sebagai Sekretaris Gubernemen (Gubernur) di Netherlands-Nieuw Guinea waktu itu.  

Rupanya sambutan positif atas berdirinya GKI di Netherlands-Nieuw Guinea (Tanah Papua) telah disampaikan oleh Gubernur Netherlands- Nieuw Guinea, J. van Baal dalam sambutan tertulisnya pada tanggal 13 Oktober 1956 yang antara lain mengatakan : ..."Pembangunan Geredja Kristen sendiri ialah djuga suatu langkah kemuka jang penting dalam perkembangan kemasjarakatan di Nieuw Guinea. Artinja peristiwa ini ialah, bahwa dunia baru jang memasuki Nieuw Guinea pada suatu lapangan memperoleh suatu bentuk tjara Nieuw Guinea sendiri dan berdiri sendiri. Hal ini dapat dianggap sebagai suatu permulaan jang penuh pengertian, bahwa diantara segala sesuatu jang jang masuk disini dan jang berdjuang akan mendapat bentuknja dan hidupnja sendiri. Geredjalah jang dimuka dan jang pertama mendapat bentuk ini...."

Dengan demikian dapat dipandang kini bahwa GKI Di Tanah Papua sesungguhnya sah dan merdeka berdiri dan berjalan atas sebuah perjalanan panjang setelah keberadaan Zending (missi Kristen Protestan) dari Jerman dan Negeri Belanda berkarya dalam missi pekabaran Injil selama 101 Tahun di Tanah Papua.

Hal itu dapat dibaca secara jelas dan terang di dalam buku berjudul : Sepuluh Tahun GKI Sesudah Seratus Satu Tahun Zending di Irian Barat, yang disusun oleh Pdt.F.J.S.Rumainum (Ketua Umum Bdan Pekerja Am Synode GKI Di Tanah Papua yang Pertama) dan diterbitkan oleh Kantor Pusat GKI di Sukarnapura-Irian Barat (kini Jayapura-Papua) pada bulan November 1966.

Pdt.Rumainum mengatakan bahwa jikalau kita hendak mempelajari sejarah GKI di Irian Barat (kini Tanah Papua) dengan baik, maka kita perlu ketahui masa sebelumnya. Sehingga perlu kita ketahui juga masa sebelum Gereja (maksudnya GKI Di Tanah Papua) berdiri sendiri, yaitu masa Zending yang tidak boleh dilepaskan dari sejarah GKI, karena memiliki hubungan erat.

Hal itu menurut Ketua Umum Synode GKI Di Tanah Papua yang pertama itu bahwa GKI di Tanah Papua yang berdiri sendiri itulah hasil karya Zending selama satu abad di Irian Barat (dahulu : Netherlands-Nieuw Guinea; kini Tanah Papua), yaitu dari tahun 1855 hingga 1956.

Dirgahayu GKI Di Tanah Papua ke-59, 26 Oktober 2015, TUHAN Memberkati Gerejanya dan Orang-orang Papua sebagai kumpulan Orang-orang Percaya kepada Kristus Yesus yang Hidup dan Merdeka secara Iman di Tanah Nova Guinea yang Senantiasa di Berkati Nya.

Peace,


Yan Christian Warinussy
Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari/Advokat dan Pembela HAM di Tanah Papua/Koordinator Komisi HAM, Perdamaian, Keadilan dan Keutuhan Ciptaan pada Badan Pekerja Klasis (BPK) GKI Manokwari .-

Dibaca 1579 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.