Gubernur Atururi Tak Berwenang Usul Calon Ketua DPR PB | Pasific Pos.com

| 20 August, 2019 |

Gubernur Atururi Tak Berwenang Usul Calon Ketua DPR PB

Penulis  Kamis, 22 Oktober 2015 09:04

Sebagai salah satu Advokat dan Pengacara di Tanah Papua, saya sependapat dengan pernyataan Ketua Badan Pembuat Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Papua Barat (Bapperda DPR PB), Abner Jitmau, S.Sos, MM yang menyatakan bahwa Gubernur Papua Barat, Abraham Octavianus Atururi tidak berwenang mengusulkan calon Ketua DPR PB.

Menurut saya dari sisi hukum memang benar bahwa kedudukan Gubernur dan Dewan merupakan 2 (dua) kelembagaan yang berbeda dan juga berbeda kewenangannya masing-masing.

Sehingga jika benar ada aspirasi masyarakat Papua agar calon Ketua DPR PB harus Orang Asli Papua (OAP), maka aspirasi itu dapat ditindak-lanjuti oleh Gubernur Atururi kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat yang kini diketuai oleh DR.H.Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta.

Selanjutnya nanti DPP Partai Demokrat akan mengkaji sesuai rekomendasi yang sudah dikeluarkannya dengan menunjuk saudara Matheos Selano sebagai Calon Ketua DPR PB.

Kemudian akan dipertimbangkan apakah perlu diganti atau tidak rekomendasi tersebut yang akan diserahkan dan atau dikirim kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk dipakai sebagai dasar penerbitan Surat Keputusan Pengangkatan Calon Ketua DPR PB.

Memang benar bahwa pernyatan Mendagri belum lama ini saat acara Peresmian Kantor Gubernur Papua Barat bahwa SK nya akan dirubah, itu tidak serta merta demikian, karena proses tersebut diatas harus dilalui oleh Mendagri setelah menerima usulan nama dari Partai Demokrat.

Menurut saya seharusnya Mendagri bersama Gubernur Papua Barat mampu memberikan pendidikan hukum dan politik yang benar kepada rakyat di Tanah Papua, khususnya di Provinsi Papua Barat. Tidak bisa hanya dengan melempar pernyataan-pernyatan kosong yang tidak berdasar hukum dan cenderung bersifat pembohongan publik terus-menerus.

Posisi jabatan Ketua DPR PB yang didesak sejumlah pihak agar diduduki oleh OAP menurut ketentuan pasal 11 dan pasal 12 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sama sekali tidak diatur demikian.

Sehingga jika Gubernur Atururi dan sekelompok orang tertentu memaksakan kehendaknya, maka tentu akan berbenturan dengan hukum dan dapat berkepanjangan, manakala, saudara Matheos Selano maupun Ketua DPD Partai Demokrat Propinsi Papua Barat atau DPPnya mengambil langkah hukum.

Apabila Mendagri mengeluarkan SK "baru" tanpa adanya negosiasi politik yang baik dengan Parati Demokrat, maka saya jamin masalah hukum akan muncul dan gugatan akan dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat langkah Gubernur Papua Barat yang bersifat melawan hukum tersebut.

Sehingga pada gilirannya berakibat DPR PB tetap berjalan tanpa memiliki Ketua Dewan yang berimplikasi pada sulitnya menghasilkan produk-produk hukum daerah yang menjadi harapan dan keinginan mayoritas rakyat di daerah ini.


Peace,

 

Yan Christian Warinussy
Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari/Advokat dan Pengacara di Manokwari-Papua Barat .-

Dibaca 696 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.